Kemenhut Tegaskan Kuota Wisata TN Komodo Dievaluasi Berkala Demi Jaga Ekologi dan Ekonomi

Pantau - Kementerian Kehutanan memastikan kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan kebijakan pembatasan merupakan langkah penting untuk melindungi kawasan konservasi tersebut.

Ia mengatakan, "Kami sepakat bahwa prinsipnya harus ada pembatasan demi keseimbangan ekologis. Namun, kami akan terus melakukan kajian kontinu dan evaluasi secara berkala. Seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana (sapras) yang akan kami lakukan di Pulau Padar tahun ini, seperti pengaturan jalur trekking dan dermaga in-out, maka penambahan kuota akan sangat mungkin dipertimbangkan."

Kuota Wisatawan Bersifat Dinamis

Kemenhut menetapkan kuota kunjungan wisatawan di TN Komodo sebesar 365.000 orang per tahun, namun angka tersebut tidak bersifat tetap.

Rohmat menegaskan bahwa kuota akan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan perkembangan fasilitas di kawasan wisata tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi pemerataan kunjungan agar tidak terjadi penumpukan wisatawan di satu lokasi.

Kolaborasi dan Destinasi Alternatif

Kemenhut membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi, untuk mengkaji kuota ideal bagi wisatawan.

Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan konservasi eksitu komodo di luar kawasan taman nasional sebagai alternatif destinasi wisata.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengapresiasi kebijakan tersebut dan menilai langkah itu penting untuk keberlanjutan jangka panjang.

Ia mengatakan, "Spirit kebijakan ini sudah benar untuk menjaga ekosistem dan keindahan tempat ini demi jangka panjang. Namun, kami menginginkan agar transisinya dilakukan secara bertahap dan melibatkan masyarakat setempat. Jangan sampai wisatawan yang sudah datang jauh-jauh merasa kecewa."

Sebagai informasi tambahan, evaluasi kebijakan ini akan terus dilakukan seiring upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di kawasan TN Komodo.