Pantau - Analis komunikasi politik Hendri Satrio berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat berjalan selaras dengan kepentingan nasional serta memiliki arah komunikasi yang transparan.
Hendri Satrio menilai konsolidasi aset strategis melalui Danantara harus diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang tanpa menekan ketahanan fiskal negara dalam jangka pendek.
Pengalihan sebagian dividen badan usaha milik negara ke Danantara, menurutnya, perlu dikelola secara hati-hati agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara.
“Jadi, catatan pertama saya, Danantara itu untuk kepentingan nasional. Pertanyaannya, bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek. Digarisbawahi, Danantara-nya baik, BUMN-nya belum tentu baik,” ungkap Hendri Satrio.
Ia menilai negara saat ini menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan jangka pendek akibat alih sumber dividen ke Danantara.
Menurut Hendri Satrio, salah satu beban terbesar badan usaha milik negara adalah tingginya biaya tetap.
“Yang paling membebani BUMN menurut saya adalah fixed cost-nya. Mau BUMN itu rugi atau untung, gajinya sama. Mau rugi atau untung, bonusnya ada. Sekarang bagus nih Pak Prabowo, tidak ada itu tantiem-tantiem-an,” ujarnya.
Selain kepentingan nasional, Hendri Satrio menyoroti pentingnya pemerataan manfaat Danantara bagi daerah.
Ia mempertanyakan bagaimana Danantara dapat menjamin manfaat investasi nasional dirasakan secara merata dalam bentuk akses fiskal, infrastruktur, dan lapangan kerja.
“Bagaimana menjamin bahwa manfaat dari investasi nasional melalui Danantara dapat dirasakan secara merata oleh daerah, terutama dalam bentuk akses fiskal, infrastruktur, dan lapangan kerja? Banyak daerah bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar, tanpa mekanisme distribusi yang adil,” kata Hendri Satrio.
Ia mencontohkan bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki banyak badan usaha milik negara.
Menurutnya, daerah lain belum tentu memperoleh dampak ekonomi yang sama kuatnya.
“Misalnya, Jawa Barat mungkin punya banyak BUMN yang berpusat di sana. Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin banyak BUMN yang ada di sana. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Ini musti juga dipikirkan,” ujarnya.
Hendri Satrio juga menilai Danantara perlu membangun komunikasi publik yang baik agar dapat diterima masyarakat luas.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti.
“Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar publik, terutama di daerah, memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama sebab jika tidak dikomunikasikan dengan baik, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik,” ungkapnya.
Menurut Hendri Satrio, komunikasi publik Danantara harus mampu menjawab kekhawatiran daerah dan membangun harapan yang realistis.
“Danantara itu besar namanya, waktu launching juga besar-besaran. Ada tiga presiden datang ke sana, menurut saya publik butuh narasi keadilan dan bukti konkret, bukan hanya janji dan jargon untuk menjawab kekhawatiran serta membangun harapan yang realistis dan membuka ruang dialog buat masyarakat,” ujarnya.
Kendati demikian, Hendri Satrio menilai Danantara memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi Indonesia.
Potensi tersebut sejalan dengan ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan nasional melalui investasi negara.
Dalam pidatonya pada World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Danantara mengelola aset mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat.
Presiden Prabowo menyebut Danantara dirancang untuk membiayai industri-industri masa depan dan mempercepat industrialisasi nasional.
Melalui Danantara, Indonesia membuka peluang investasi dan pertumbuhan bersama dengan mitra global di sektor strategis bernilai tambah tinggi.
Saat ini Danantara mengelola 1.044 badan usaha milik negara.
Ke depan jumlah badan usaha milik negara tersebut akan dirasionalisasi menjadi sekitar maksimal 300 perusahaan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
