Pantau - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang menjabat sebagai Menteri Kepolisian.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sigit dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Januari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima tawaran dari sejumlah pihak untuk menjadi Menteri Kepolisian.
Ia bahkan menirukan isi pesan yang diterimanya melalui WhatsApp, "Mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?", ungkapnya.
Kapolri Tegas Tolak Wacana Polri Diatur Kementerian
Listyo Sigit menolak tegas wacana agar institusi Polri berada di bawah sebuah kementerian.
Menurutnya, posisi Polri saat ini yang langsung berada di bawah Presiden merupakan sistem yang ideal dan harus dipertahankan.
Ia menjelaskan, posisi tersebut memungkinkan Polri menjalankan fungsi sebagai alat negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat secara maksimal.
"Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," tegasnya.
Ia bahkan menyatakan lebih memilih mundur dari jabatannya sebagai Kapolri daripada menjalankan peran sebagai Menteri Kepolisian.
"Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden, tetapi ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu untuk sikap saya," ujarnya.
Alasan Strategis Pertahankan Polri di Bawah Presiden
Dalam pembukaan rapat, Kapolri juga memaparkan bahwa Indonesia memiliki tantangan geografis yang besar dan kompleks, yang menuntut keleluasaan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.
"Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow," ungkapnya.
Ia menilai, dengan kondisi wilayah dan jumlah penduduk yang besar, maka posisi Polri yang langsung di bawah Presiden sangat mendukung fleksibilitas dan efektivitas operasional di lapangan.
Menurutnya, perubahan struktur dengan menempatkan Polri di bawah kementerian justru berisiko menghambat respons cepat terhadap dinamika keamanan nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
