Pantau - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, menegaskan bahwa penataan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan melalui kajian konstitusional yang matang, bukan berdasarkan keputusan politis jangka pendek.
Penataan Polri Harus Fokus pada Reformasi Internal dan Pengawasan Eksternal
Elly menyatakan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian justru berisiko membuka ruang intervensi politik yang dapat mengganggu independensi lembaga kepolisian.
"Penataan Polri harus melalui kajian konstitusional yang matang, bukan keputusan politis jangka pendek. Menempatkan Polri di bawah kementerian berisiko meningkatkan intervensi politik. Ini justru bisa mengganggu independensi Polri dalam menjalankan tugasnya", ujarnya.
Ia menilai bahwa posisi Polri saat ini sudah tepat karena berada langsung di bawah Presiden, yang memungkinkan respons cepat dalam situasi darurat.
"Saat ini sudah pas, Polri langsung di bawah Presiden. Ketika dibutuhkan setiap saat, tidak perlu menunggu komando dari kementerian. Ini penting untuk menjaga kecepatan dan efektivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat", ungkapnya.
Menurut Elly, pembenahan Polri sebaiknya difokuskan pada reformasi internal, peningkatan kinerja, serta penguatan pengawasan eksternal dan transparansi publik, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.
"Yang lebih tepat adalah memperkuat pengawasan eksternal dan transparansi, bukan mengurangi independensi Polri. Fokus kita seharusnya pada perbaikan kinerja dan reformasi internal", tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga tetap dapat ditingkatkan tanpa mengubah garis komando Polri.
"Koordinasi lintas lembaga bisa dibenahi tanpa harus mengubah garis komando Polri. Jangan sampai perubahan struktur justru melemahkan fungsi strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional", jelasnya.
KSPSI dan Komisi III DPR RI Tegaskan Dukungan terhadap Sikap Kapolri
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Hermanto Ahmad, menyatakan bahwa Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan keberpihakan terhadap kaum buruh melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan.
Desk tersebut telah membantu menyelesaikan berbagai persoalan pidana ketenagakerjaan dan memfasilitasi penyaluran kembali tenaga kerja korban PHK agar bisa kembali bekerja.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Jakarta pada Senin, 26 Januari, Jenderal Sigit menyatakan sikap tegas menolak gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian.
"Saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian", ucap Kapolri.
Menurut Jenderal Sigit, wacana tersebut justru dapat melemahkan institusi Polri, negara, dan Presiden sebagai pemegang komando tertinggi.
Sikap tegas Kapolri ini juga didukung penuh oleh KSPSI dan Komisi III DPR RI yang menilai bahwa posisi Polri seharusnya tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
