Pantau - Komisi V DPR RI membahas evaluasi APBN Tahun Anggaran 2025 dan rencana program kerja Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPP atau Basarnas di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae tersebut menegaskan dukungan anggaran sekaligus evaluasi terhadap efektivitas program BMKG dan Basarnas yang berkaitan langsung dengan mitigasi dan penanganan bencana.
Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian serapan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dinilai sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
Hingga 28 Januari 2026, realisasi keuangan BMKG tercatat mencapai 99,05 persen dengan realisasi fisik 100 persen, sementara BNPP atau Basarnas mencatatkan realisasi keuangan sebesar 97,87 persen dengan realisasi fisik 99,90 persen.
Berdasarkan capaian tersebut, Komisi V DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Tahun Anggaran 2026 dengan pagu BMKG ditetapkan sebesar Rp2.577.846.585.000 dan pagu BNPP atau Basarnas sebesar Rp1.484.315.010.000.
Selain penyesuaian anggaran, Komisi V DPR RI menegaskan dukungan terhadap program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat guna memperkuat mitigasi bencana dan literasi kebencanaan.
Komisi V DPR RI mendukung BMKG dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan program berbasis masyarakat pada APBN Tahun Anggaran 2026, di antaranya Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempabumi, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, serta program BMKG Goes to School.
Pelaksanaan program tersebut diharapkan disertai penguatan sosialisasi kesiapsiagaan bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana, serta percepatan diseminasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat dan mudah diakses masyarakat.
Komisi V DPR RI juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan peran BNPP atau Basarnas dalam pembinaan potensi SAR, terutama terkait kesiapsiagaan masyarakat dan kecepatan respons kondisi kedaruratan melalui pemberdayaan masyarakat dan program SAR Goes to School.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus secara tegas menyatakan dukungan terhadap penambahan alokasi anggaran bagi Basarnas.
“Basarnas seharusnya mendapatkan tambahan anggaran, bukan justru menerima informasi adanya pemotongan anggaran di tengah situasi kebencanaan saat ini,” ungkap Lasarus.
Pagu anggaran Basarnas per 15 September 2025 tercatat sebesar Rp1.553.675.969.000, namun melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tertanggal 8 Desember 2025, anggaran tersebut dipotong sebesar Rp69.360.959.000 sehingga pagu efektif Tahun Anggaran 2026 per 28 Januari 2026 menjadi Rp1.484.315.010.000.
Berbeda dengan Basarnas, BMKG kembali memperoleh tambahan anggaran pada 22 Januari 2026 setelah sebelumnya mengalami pemotongan pada bulan Desember, sementara Basarnas tidak memperoleh penambahan lanjutan.
Komisi V DPR RI menilai kondisi tersebut perlu dicermati secara serius guna memastikan kesiapan negara dalam menghadapi peningkatan risiko bencana di berbagai wilayah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
