Pantau - Komisi IX DPR RI mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat pada Senin, 2 Februari 2026.
Uji kelayakan dan kepatutan tersebut digelar di Kompleks Parlemen Jakarta dan diikuti para calon yang seluruhnya diajukan oleh Presiden dengan masing-masing lembaga sebanyak 10 nama.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyampaikan Komisi IX DPR RI akan memilih lima orang calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan lima orang calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan komposisi Dewan Pengawas terdiri atas dua orang dari unsur pekerja, dua orang dari unsur pemberi kerja, dan satu orang dari unsur tokoh masyarakat untuk masing-masing BPJS.
Setiap calon diberikan waktu maksimal dua jam untuk menyusun dan menyampaikan makalah sebagai bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan.
Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja adalah Dedi Hardianto, Djoko Wahyudi, Heru Budi Utoyo, dan Ujang Romli.
Dari unsur pemberi kerja BPJS Ketenagakerjaan terdapat Muhammad Aziz Tunny, Dasep Suryanto, Abdurrackhman Lahabato, dan Sumarjono Saragih.
Sementara itu, calon dari unsur tokoh masyarakat BPJS Ketenagakerjaan adalah Ardy Susanto dan Alif Noeriyanto Rahman.
Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja meliputi Afif Johan, Ahmad Naki, Indra Yan, dan Stevanus Adrianto Passat.
Dari unsur pemberi kerja BPJS Kesehatan terdapat Mira Sonia Seba Liawati, Paulus Agung Pambudhi, Sunarto, dan Tutut Handayami.
Adapun calon dari unsur tokoh masyarakat BPJS Kesehatan adalah Lula Kamal dan Hermawan Saputra.
Proses uji kelayakan dan kepatutan ini diharapkan menghasilkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan profesional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
