Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, melakukan kunjungan kerja spesifik ke underpass Gatot Subroto di Kota Medan, Sumatera Utara pada Jumat, 30 Januari 2026, guna mengawasi kondisi infrastruktur pascaoperasional.
Dalam kunjungan tersebut, Syaiful menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari penyelesaian proyek, tetapi juga dari kepastian pemeliharaan dan keberlanjutan fungsinya.
Ia meninjau langsung underpass yang dibangun pada tahun 2023–2024 dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada November 2025.
Berdasarkan penjelasan para pemangku kepentingan, keberadaan underpass ini mampu mengurangi kemacetan hingga 30 persen, khususnya di simpang Gatot Subroto yang sebelumnya dikenal sebagai titik padat lalu lintas.
Namun demikian, Komisi V DPR RI menilai tantangan utama ke depan terletak pada aspek pemeliharaan, bukan hanya pembangunan fisik.
Syaiful mengingatkan Pemerintah Kota Medan dan balai terkait untuk bersinergi dalam pengelolaan pascaoperasional demi menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur.
"Underpass ini berada di bawah aliran sungai. Artinya, sistem pompa air harus dijamin selalu berfungsi dan tidak boleh mati. Jika pemeliharaan diabaikan, potensi genangan dan banjir justru bisa menjadi ancaman serius," ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perawatan jalan, trotoar, dan sarana pendukung lainnya agar tetap aman dan optimal digunakan masyarakat.
Pengelolaan sentra pompa air diminta menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan upaya mitigasi banjir di area underpass.
Penanganan Pascabencana dan Usulan Direktorat Khusus
Dalam kunjungan yang sama, Syaiful Huda turut menerima laporan dari Direktorat Bina Marga terkait penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh.
Dilaporkan bahwa seluruh ruas jalan yang sebelumnya terputus akibat bencana telah kembali terkoneksi, meskipun masih bersifat sementara.
Komisi V DPR RI menganggap pencapaian ini sebagai langkah signifikan setelah hampir satu bulan masyarakat terdampak mengalami isolasi.
Ia menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh bersifat tambal sulam tanpa perencanaan jangka panjang.
Pemerintah diminta menyusun pemetaan yang detail, termasuk langkah penanganan sungai-sungai yang tertimbun longsor.
"Tata ruang harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai proses rekonstruksi justru melahirkan bencana baru seperti longsor dan banjir di masa depan," ia mengungkapkan.
Syaiful juga menyampaikan bahwa hasil rekapitulasi lintas kementerian menunjukkan kebutuhan anggaran kebencanaan mendekati Rp80 triliun.
Anggaran tersebut mencakup sektor-sektor seperti Kementerian PUPR, Perhubungan, dan Perumahan.
Namun, menurutnya, beban sebesar itu tidak realistis jika dibebankan pada seluruh direktorat yang ada karena dapat mengganggu pembangunan reguler nasional.
Oleh karena itu, Komisi V DPR RI mendorong pembentukan direktorat khusus kebencanaan.
"Direktorat khusus ini penting, bukan hanya untuk efektivitas anggaran, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dari penanganan darurat hingga pembangunan pascabencana," ujarnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
