Pantau - Pembangunan fisik gedung Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah selesai sepenuhnya dengan progres mencapai 100 persen.
Saat ini, fokus pengerjaan bergeser pada pengadaan mebel dan penyempurnaan interior bangunan.
"Istana Wakil Presiden sudah capai 100 persen," ungkap salah satu sumber terkait progres pembangunan.
Luas dan Nilai Proyek
Istana Wakil Presiden dibangun di atas lahan seluas 148.417 meter persegi, dengan luas bangunan fisik mencapai 32.061 meter persegi.
Nilai kontrak pembangunan gedung ini mencapai sekitar Rp1,457 triliun.
Gedung ini menjadi salah satu bangunan utama dalam kawasan pusat pemerintahan baru yang dibangun di IKN.
Konsep Arsitektur dan Efisiensi Energi
Arsitektur Istana Wakil Presiden mengusung konsep huma betang umai, berasal dari bahasa Dayak, yang bermakna ibu sebagai pengayom, pelindung, pemberi, dan pemelihara.
Konsep rumah panggung dan panjang khas Kalimantan menjadi dasar desain bangunan ini, mencerminkan budaya lokal Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
"Bangunan Istana hemat energi dan tidak konsumtif karena penting untuk lingkungan, kesehatan pengguna, bangunan, serta kenyamanan," ujarnya.
Istana ini juga menggunakan sistem pendingin hibrida, yaitu sistem pendingin udara hemat energi yang mengandalkan sirkulasi udara silang secara maksimal.
Orientasi bangunan mengikuti arah matahari sumbu barat-timur untuk meminimalisir panas langsung dari sinar matahari, sehingga penggunaan energi pendingin dapat ditekan.
Fokus Pengadaan Interior dan Proyeksi Pembangunan IKN
"Bangunan Istana Wakil Presiden telah rampung, kemudian penyempurnaan interior, untuk pengadaan mebel atau perabot Istana Presiden dan Wakil Presiden tanggung jawab Sekretariat Negara," ia mengungkapkan.
Pembangunan IKN secara keseluruhan terus berjalan dengan baik, mencakup infrastruktur utama, fasilitas hunian, perkantoran, dan elemen penting ekosistem pemerintahan.
"Seluruh infrastruktur, melengkapi fasilitas hunian dan perkantoran, serta infrastruktur utama ekosistem pemerintahan, termasuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028," ungkap pihak terkait.
- Penulis :
- Shila Glorya
