Pantau - Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 7 gigawatt secara bertahap hingga tahun 2034.
Tahapan dan Kapasitas Pembangkit Nuklir
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam forum Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026.
Tahap awal pembangunan PLTN akan memiliki kapasitas 500 megawatt dan secara bertahap ditingkatkan hingga mencapai 7 gigawatt pada 2034.
Program PLTN ini menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional dan pelengkap pembangunan pembangkit listrik skala besar dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 70 gigawatt dalam 10 tahun ke depan, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Energi Terbarukan, Gas Alam, dan Peluang Investasi
Proyek energi terbarukan ini menarik minat investor dan penyedia teknologi global sebagai refleksi arah kebijakan pemerintah yang semakin fokus pada energi hijau.
Selain energi terbarukan dan nuklir, gas alam tetap diposisikan sebagai bahan bakar transisi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional selama masa peralihan.
Kebijakan energi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan penurunan emisi karbon secara berkelanjutan.
Keputusan memulai PLTN juga membuka peluang investasi baru, baik dari sisi pembiayaan maupun penyediaan teknologi, seiring meningkatnya kebutuhan listrik nasional jangka panjang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
