Pantau - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons kasus bunuh diri seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, dengan menyiapkan layanan psikolog klinis di setiap puskesmas guna menangani kesehatan mental anak.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan skrining kesehatan jiwa terhadap anak-anak dan menemukan 10 juta anak berisiko mengalami gangguan mental.
"Kesehatan mental anak memang kita sudah lakukan skrining, ada 10 juta anak yang berisiko terkena penyakit mental. Nah, sekarang, saya mau menyiapkan ada psikologi klinis di masing-masing puskesmas, supaya penyakit-penyakit jiwa yang selama ini enggak tertangani di rumah sakit, bisa ditangani di puskesmas," ungkapnya.
Budi juga mengakui bahwa isu kesehatan mental anak belum mendapat perhatian maksimal selama ini.
Melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah akan memasukkan pemeriksaan kesehatan mental anak sebagai bagian dari pelayanan rutin di puskesmas.
"Sebelumnya kan kita enggak tahu ada masalah kejiwaan pada anak, nah sekarang melalui skrining, kita sudah tahu ada 10 juta, itu harus ditangani dengan menaruh psikolog klinis di puskesmas yang bekerja sama dengan sekolah, supaya bisa diobati secara preventif dan promotif," ia mengungkapkan.
Pentingnya Pendekatan Komprehensif dalam Pencegahan
Psikiater dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, dr. Lahargo Kembaren, menjelaskan bahwa anak usia 9–10 tahun sudah mulai memahami kematian, namun belum matang secara emosional dalam menilai konsekuensinya.
"Anak usia sekitar 9–10 tahun sudah mulai memahami kematian sebagai sesuatu yang permanen, meski pemahamannya belum matang secara emosional dan kognitif. Dari sudut pandang kesehatan jiwa, anak belum mampu menimbang konsekuensi jangka panjang dengan cara berpikir yang masih hitam-putih, maka, saat tertekan, anak mudah sampai pada kesimpulan ekstrem 'Kalau aku tidak ada, masalah akan selesai'," jelasnya.
Lahargo menekankan bahwa pencegahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus dilakukan secara berlapis.
Di lingkungan keluarga, menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi emosional, bukan hanya memberikan disiplin, serta harus mampu mem-validasi perasaan anak sebelum memberikan nasihat.
Ia juga menyarankan agar orang tua tidak ragu mencari bantuan profesional jika dibutuhkan.
"Di sekolah, guru perlu dilatih mengenali tanda-tanda stres psikologis dan melakukan pertolongan pertama pada luka psikologis (P3LP/Psychological First Aid), sistem konseling aktif, bukan reaktif, serta budaya anti-perundungan yang nyata, bukan slogan," tegasnya.
Di tingkat masyarakat dan negara, akses terhadap layanan kesehatan jiwa harus diperluas, dan literasi kesehatan mental perlu ditingkatkan sejak dini.
Lahargo juga menyoroti pentingnya kebijakan publik yang sensitif terhadap dampak ekonomi terhadap keluarga.
Pendampingan Psikologis bagi Keluarga Korban
Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko, mengirimkan tim konselor psikologi untuk mendampingi keluarga korban yang masih terpukul atas kejadian tersebut.
"Tim sudah ke Kabupaten Ngada hari ini dan memberikan pendampingan serta penguatan bagi keluarga korban," ujarnya.
Tim pendampingan akan bertugas sejak Rabu (4/2) hingga Minggu (8/2) di Karadhara, Desa Nenowea, Kecamatan Jerubuu, Kabupaten Ngada.
Kasus ini menyita perhatian publik karena korban yang merupakan siswa kelas IV SD meninggalkan surat perpisahan yang kemudian viral dan menimbulkan gelombang keprihatinan masyarakat terhadap kondisi kesehatan mental anak-anak Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
