Pantau - Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa komite nasional dalam struktur Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan diisi oleh teknokrat Palestina yang tidak memiliki afiliasi politik.
Komite Nasional Jadi Pelaksana Eksekutif BoP
Komite nasional tersebut akan berperan sebagai badan eksekutif untuk menjalankan program dan kegiatan BoP.
"BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee (komite nasional) yang diisi oleh teknokrat Palestina. Itu kesepakatannya sebenarnya. Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan (badan itu) akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP," ungkap Arif kepada wartawan.
Pernyataan ini disampaikan Arif usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan menteri luar negeri, diplomat senior, dan praktisi hubungan internasional di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Indonesia resmi menjadi anggota BoP setelah Presiden Prabowo menandatangani piagam pendirian organisasi tersebut pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.
Indonesia Masih Bahas Iuran Keanggotaan
BoP merupakan inisiatif bersama sejumlah negara, termasuk Indonesia, dalam upaya mendorong perdamaian di Gaza, dengan Amerika Serikat sebagai inisiator utama.
Negara-negara anggota BoP mencakup kawasan Timur Tengah dan luar, seperti Turki, Pakistan, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga negara-negara non-Muslim seperti Hungaria, Belgia, dan Argentina.
"Ini merupakan kerja bersama ya," ujar Arif, menegaskan semangat kolaboratif dari pembentukan BoP.
Terkait iuran keanggotaan yang ditetapkan oleh AS selaku inisiator, Arif menyebut bahwa Indonesia masih mengonsultasikan hal ini dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya dalam BoP.
Proses menuju pembayaran iuran tersebut masih panjang dan belum diputuskan secara resmi.
"Bahasannya (mengenai iuran) belum ada. Jadi, yang penting sekarang ini setelah ada kesepakatan, kemudian (dibuat) detailnya, harus dibikin rambu-rambu, dan negara-negara yang setuju, koordinasi, posisi, mekanismenya seperti apa. Itu penting sekali," jelas Arif.
Ia menegaskan bahwa saat ini fokus utama adalah menyusun kerangka kerja, koordinasi, dan mekanisme teknis antarnegara anggota BoP sebelum masuk ke tahap pembiayaan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
