Pantau - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperjuangkan agar guru madrasah swasta dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mempercepat pelaksanaan program sertifikasi guru.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, saat menerima Ketua Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, di Jakarta pada Kamis.
"Kita masih memperjuangkan bagaimana guru honorer, jika memungkinkan serta masih ada ruang dan masih ada peluang, kita akan terus memperjuangkan itu, agar guru swasta kita itu bisa diangkat menjadi PPPK," ungkapnya.
Jumlah Guru Binaan Kemenag Mencapai Lebih dari Satu Juta
Saat ini, Kementerian Agama membina total 1.157.050 guru.
Dari jumlah tersebut, 360.632 orang atau 31,2 persen merupakan guru PNS, sedangkan 796.418 lainnya adalah guru non-PNS.
Para guru tersebut mencakup guru madrasah, guru pesantren pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah, serta guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Dari seluruh guru yang dibina, sebanyak 497.893 orang belum tersertifikasi.
Rinciannya yaitu 423.398 guru madrasah, 24.057 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dan 11.501 guru Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah.
Tambahan lainnya berasal dari guru binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) masing-masing agama, yakni 29.291 guru Kristen, 8.791 guru Katolik, 310 guru Buddha, 375 guru Hindu, dan 170 guru dari Pusat Pendidikan dan Bimbingan Khonghucu.
Komitmen Kemenag Didukung Organisasi Guru
Kamaruddin Amin menegaskan komitmen Kemenag dalam memperjuangkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru.
" Kami juga akan terus berikhtiar agar mereka bisa disertifikasi. Kita juga terus mengupayakan berbagai kebijakan lain untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Indonesia secara umum, dan tentu kualitas guru sebagai salah satu ekosistem terpenting dalam ekosistem pendidikan ini," ia mengungkapkan.
Ketua PGMNI Heri Purnama menyatakan dukungannya terhadap langkah Kemenag, dan berharap perjuangan tersebut segera membuahkan hasil.
" Mohon doa semuanya dan keberkahan dari Allah datang buat kita semua, seluruh guru madrasah di Indonesia Sejahtera, di bawah komando Kementerian Agama dan Sekjen Kementerian Agama. Mudah-mudahan pertemuan kami hari ini berkah dan bisa memahami teman-teman semua," ujarnya.
Sebelumnya, Kemenag telah menyampaikan komitmennya untuk menyejahterakan guru madrasah, khususnya guru honorer dan guru yang belum tersertifikasi.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Fesal Musaad, menekankan bahwa kebijakan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
" Pemerintah sangat memperhatikan guru non-PNS, hanya memang tidak bisa serta-merta semuanya disertifikasi. Ini dilakukan bertahap sesuai ketersediaan anggaran," katanya.
- Penulis :
- Shila Glorya
