Pantau - Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menghadapi gelombang kritik tajam setelah memutuskan pelaksanaan pemilihan umum pada 8 Februari, yang bertepatan dengan masa puncak ujian masuk universitas di seluruh Jepang.
Kekhawatiran Terhadap Dampak pada Pemilih Muda
Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk tokoh oposisi dan kalangan akademisi, karena dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi peserta ujian dan menurunkan tingkat partisipasi pemilih muda.
"Keputusan ini sangat tidak masuk akal," ungkap Toshiko Takeya, pemimpin Partai Komeito.
Ia menambahkan bahwa beban mental peserta ujian akan meningkat akibat tumpang tindihnya jadwal dengan kegiatan kampanye politik.
Yoshihiko Noda, tokoh dari Aliansi Reformasi Sentris, menyatakan keprihatinannya bahwa pemilu tersebut dapat merampas hak kaum muda untuk memberikan suara.
"Pemilu ini bisa merampas kesempatan kaum muda untuk memberikan suara demi masa depan mereka sendiri," ia mengungkapkan.
Kritik terhadap Waktu Pemilu dan Regulasi Kampanye
Pemilu anggota DPR Jepang yang dijadwalkan ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan pada bulan Februari sejak tahun 1990.
Sebelumnya, Takaichi secara tiba-tiba membubarkan majelis rendah pada Januari dan mendorong pemilih muda, khususnya pelajar, untuk memanfaatkan pemungutan suara lebih awal.
Namun, para pengamat menilai imbauan tersebut tidak cukup mengatasi persoalan.
Kaori Suetomi, profesor administrasi pendidikan di Universitas Nihon, mengatakan bahwa kehadiran suara kampanye yang bising di sekitar sekolah dan lokasi ujian menimbulkan kekhawatiran tersendiri.
"Pengendalian diri secara sukarela oleh sebagian kandidat mungkin tidak cukup untuk melindungi siswa," ujarnya.
Ia juga menyarankan agar regulasi hukum mengenai waktu pelaksanaan pemilu dan praktik kampanye ditinjau ulang.
Undang-undang pemilihan pejabat publik di Jepang memang menghimbau para kandidat untuk menghindari kebisingan di dekat lembaga pendidikan, namun tidak disertai sanksi bagi yang melanggar.
- Penulis :
- Shila Glorya
