Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota di NTT untuk mengidentifikasi masyarakat miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil-1.
Permintaan ini disampaikan Pigai dalam wawancara cegat di Jakarta pada Kamis, 5 Februari 2026, menyusul kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT, karena tidak mampu membeli pena dan buku sekolah.
"Pada pagi tadi saya sudah meminta Gubernur NTT untuk mengeluarkan surat edaran resmi," ungkapnya.
Surat edaran tersebut bertujuan untuk mendata secara menyeluruh warga miskin ekstrem sekaligus memberikan kemudahan administrasi bagi mereka agar dapat menerima bantuan yang semestinya.
Pigai menjelaskan bahwa kasus bunuh diri tersebut terjadi karena permasalahan administrasi kependudukan yang menghambat akses bantuan sosial.
Masalah Administrasi Jadi Sorotan Serius
Menurut data yang diterima Kementerian HAM, orang tua korban tercatat sebagai warga Kabupaten Nagekeo, sedangkan korban dan keluarganya tinggal di Kabupaten Ngada.
Akibat perbedaan data ini, korban tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar secara administratif di wilayah tempat tinggalnya.
"Masalah administrasi ini menyebabkan warga yang sebenarnya miskin tidak mendapatkan haknya karena KTP-nya dari kabupaten lain," ia mengungkapkan.
Ia menegaskan bahwa hambatan administratif seharusnya tidak boleh menghalangi masyarakat miskin untuk menerima bantuan.
Pigai menambahkan bahwa Gubernur NTT menyatakan rasa sedih atas kejadian ini dan direncanakan akan turun langsung ke lapangan pada hari Sabtu mendatang.
Korban diketahui tinggal bersama neneknya, sementara ibunya, MGT (47), seorang petani dan buruh serabutan, mengurus lima anak termasuk korban.
Sebelum mengakhiri hidupnya, korban meninggalkan sepucuk surat yang berisi pesan kepada ibunya agar tidak mencarinya dan mengucapkan selamat tinggal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah mengambil langkah dengan memerintahkan seluruh kepala daerah di NTT untuk menertibkan administrasi kependudukan.
Pigai menyebut bahwa persoalan administrasi merupakan masalah paling serius yang dihadapi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem.
- Penulis :
- Shila Glorya
