Pantau - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menindaklanjuti peringatan Presiden Prabowo Subianto kepada para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai bertanggung jawab atas potensi penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.
Kejagung Tegaskan Profesionalisme dan Prinsip Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa Kejaksaan akan bertindak berdasarkan alat bukti dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
"Penegakan hukum akan kami lakukan secara profesional dan proporsional, tentunya berdasarkan alat bukti yang sah," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak akan gegabah dalam menindaklanjuti pernyataan Presiden, melainkan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan prosedur hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Soroti Tanggung Jawab Pimpinan Lama BUMN
Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah pada 2 Februari 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa mantan pimpinan BUMN tetap harus bertanggung jawab atas kebijakan mereka selama menjabat.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan. Siap-siap dipanggil Kejaksaan,” tegas Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengonsolidasikan aset negara melalui pembentukan Danantara, sovereign wealth fund nasional, yang kini menghimpun aset senilai 1.040 miliar dolar AS dari sekitar 1.040 perusahaan BUMN.
Menurutnya, penyebaran aset negara yang terlalu luas di masa lalu menyulitkan pengawasan dan membuka peluang penyimpangan.
“Bayangkan siapa yang bisa menilai seribu perusahaan. Ini akal-akalan,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar restrukturisasi ekonomi, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola negara yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
“Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
