Pantau - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
MUI menilai bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kerangka misi perdamaian dari BoP tersebut.
"Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza," ungkap Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim.
Risiko Politik dan Moral bagi Indonesia
Sudarnoto mengingatkan bahwa keputusan pengiriman pasukan ini membawa risiko besar secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia di mata dunia.
Ia menegaskan bahwa selama ini Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina, sehingga harus menghindari langkah yang dapat merusak citra tersebut.
MUI juga memperingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam agenda hegemoni Amerika Serikat yang bisa berseberangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini dijunjung Indonesia.
Sudarnoto mempertanyakan legitimasi dewan perdamaian BoP, apakah memiliki mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB atau hanya melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF).
"Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina," ia mengungkapkan.
Kritik Terhadap Konsep Misi Stabilisasi
Sudarnoto menjelaskan bahwa ISF biasanya dikendalikan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
Fokus ISF lebih kepada stabilisasi pascakonflik dan bukan pada penyelesaian akar masalah secara adil bagi rakyat Palestina.
Ia menilai misi ISF membawa agenda tersembunyi yang bertentangan dengan misi perdamaian jangka panjang, termasuk upaya pelucutan senjata kelompok Hamas.
Pelucutan senjata Hamas, menurutnya, bukan solusi yang adil dan justru bisa memperlemah perjuangan Palestina.
"Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel," tegasnya.
Sudarnoto kembali meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana tersebut.
MUI menyampaikan kekhawatirannya bahwa keputusan itu bisa menurunkan reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela kemerdekaan Palestina.
Meskipun keputusan pengiriman pasukan belum final, MUI tetap mengingatkan adanya potensi keterlibatan Indonesia dalam konflik langsung dengan Hamas.
"Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh," ia menegaskan.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Perdamaian
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan bentuk komitmen terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Prasetyo menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bertujuan untuk menurunkan eskalasi konflik serta membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.
Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak sendirian, melainkan bergabung dengan tujuh negara Muslim lainnya dalam BoP.
- Penulis :
- Arian Mesa
