Pantau - Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina Persero beserta seluruh subholding berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai agen resmi seluruh produk Pertamina yang disalurkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat RDP bersama Direktur Utama PT Pertamina di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai strategi konkret untuk memperkuat distribusi energi nasional sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
"Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina beserta subholding untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi agen dari seluruh produk Pertamina yang disalurkan ke desa dan kelurahan," ungkapnya.
Komisi VI DPR RI menilai pelibatan koperasi desa bukan sekadar perluasan jaringan distribusi, melainkan bagian dari transformasi tata kelola energi yang lebih inklusif, lebih transparan, dan lebih tepat sasaran.
Evaluasi Agen LPG 3 Kg dan Penguatan Pengawasan Subsidi
Komisi VI DPR RI juga meminta Pertamina melakukan evaluasi terhadap agen LPG 3 kilogram yang sudah ada guna memperkuat tata kelola penyaluran dan distribusi LPG subsidi serta mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sistem distribusi energi nasional.
"Penataan ulang dan evaluasi agen LPG 3 kg perlu dilakukan demi memastikan distribusi tepat sasaran serta mendukung optimalisasi peran koperasi desa," tegasnya.
Dalam aspek pengawasan subsidi energi, Komisi VI DPR RI mendorong Pertamina berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum APH dan para pemangku kepentingan untuk menindak tegas oknum yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Langkah penindakan tersebut dinilai krusial untuk menjaga keadilan distribusi serta melindungi hak masyarakat penerima subsidi.
Catatan Strategis dan Tindak Lanjut RDP
Komisi VI DPR RI juga meminta koordinasi lebih lanjut antara Pertamina dan Kementerian ESDM terkait persoalan gas industri guna menjaga keberlangsungan sektor industri nasional serta menjamin pasokan energi yang stabil dan kompetitif.
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan menerima penjelasan PT Pertamina beserta subholding serta mengapresiasi langkah perusahaan dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera dan dukungannya terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih.
DPR memberikan sejumlah catatan strategis dengan meminta Pertamina memperbesar sumber daya dan mitigasi risiko dalam menghadapi dinamika serta disrupsi bisnis energi.
Optimalisasi rantai pasok yang meliputi aset kilang, logistik, dan distribusi menjadi sorotan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan serta pelayanan energi negara.
Komisi VI DPR RI juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan seamless di lingkungan holding dan subholding guna meraih peluang bisnis secara optimal serta menumbuhkan daya saing perusahaan dengan orientasi kuat kepada pelanggan.
DPR meminta penjelasan terukur mengenai dasar Key Performance Indicator KPI yang digunakan dalam penilaian kinerja sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan.
Sebagai tindak lanjut RDP, Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Persero beserta subholding menyampaikan jawaban tertulis yang lengkap dan komprehensif paling lama tujuh hari kerja atas seluruh pertanyaan, pandangan, dan masukan yang telah disampaikan dalam rapat.
- Penulis :
- Shila Glorya
