Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Komisi XII DPR Desak Evaluasi Distribusi LPG 3 Kg dan BBM Bersubsidi di Bangka Belitung

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi XII DPR Desak Evaluasi Distribusi LPG 3 Kg dan BBM Bersubsidi di Bangka Belitung
Foto: (Sumber: ​Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (12/2/2026). Foto : Ndy/Andri.)

Pantau - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendesak Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi LPG 3 kilogram dan BBM bersubsidi di Bangka Belitung menjelang Ramadhan dan Idulfitri.

Komisi XII menyoroti ketidaksesuaian antara laporan stok yang diklaim aman dengan fakta antrean serta kelangkaan yang masih dirasakan masyarakat di tingkat pangkalan.

Bambang menegaskan kinerja pimpinan wilayah akan menjadi catatan serius apabila persoalan distribusi tidak segera dibenahi di tengah potensi peningkatan konsumsi.

Ia menyatakan, “Rakyat tidak butuh angka di atas kertas, yang penting barangnya ada. Jika manajemen distribusi tidak maksimal dan terus terjadi kelangkaan, kami tidak segan meminta evaluasi jabatan atau rotasi pimpinan wilayah agar pelayanan kepada masyarakat kembali prima,”.

Dalam paparan Satgas RAFI Sumbagsel, Pertamina Patra Niaga merencanakan peningkatan coverage days untuk Pertalite menjadi 17,6 hari dan Pertamax menjadi 30 hari melalui penambahan tangki penyimpanan di wilayah Bangka Belitung.

Terdapat pula rencana optimalisasi fasilitas SPPEK Bangka guna meningkatkan daya tampung LPG PSO dari 300 metrik ton menjadi 400 metrik ton untuk memperkuat stok wilayah.

Namun Komisi XII menilai rencana teknis tersebut harus disertai pengawasan distribusi yang ketat di lapangan agar tidak terjadi kebocoran ke sektor industri maupun pertambangan ilegal.

Bambang menekankan pentingnya koordinasi antara Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah untuk memastikan energi bersubsidi tepat sasaran.

Ia menutup dengan menyatakan, “Efektivitas distribusi adalah kuncinya. Jangan sampai pasokan yang sudah ditambah justru tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan,”.

Penulis :
Aditya Yohan