Pantau - Pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan dan implementasi instrumen High Integrity Biodiversity Credits atau kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi sebagai bagian dari penguatan kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, "Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,", tegasnya.
Komitmen tersebut disampaikan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang dihadiri perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi kerja sama strategis Indonesia–Inggris yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Kerja sama itu merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara KLH/BPLH dan Department for Environment, Food and Rural Affairs di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.
Menteri Hanif menegaskan keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis tetapi juga sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional.
Penguatan perlindungan harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.
Instrumen biodiversity credits dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.
Pengembangannya harus dibangun di atas prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola transparan, serta penerapan high integrity safeguards termasuk sistem Measurement, Reporting, and Verification atau MRV yang kuat.
Selain biodiversity credits, KLH/BPLH bersama mitra memperkuat instrumen pembiayaan lainnya termasuk mekanisme Access and Benefit Sharing sumber daya genetik sesuai dengan Convention on Biological Diversity dan Nagoya Protocol serta Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Indonesia menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi International Advisory Panel on Biodiversity Credits pada Juni 2026 sekaligus pembentukan Indonesia Biodiversity Credits Chapter.
Langkah strategis tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara proaktif yang mengarusutamakan nilai keanekaragaman hayati dalam kebijakan pembangunan dan sistem ekonomi nasional untuk mewujudkan hidup selaras dengan alam bagi generasi kini dan mendatang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
