Pantau - DPR meminta pemerintah memperbolehkan bantuan dari diaspora, khususnya Warga Negara Indonesia di Malaysia, untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 18 Februari 2026.
Rapat itu turut dihadiri jajaran pimpinan DPR serta para menteri terkait untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Dasco meminta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra berkoordinasi dengan Bea Cukai terkait mekanisme masuknya bantuan dari luar negeri.
Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut hanya bersifat satu kali dan jumlahnya dinilai tidak akan mengganggu stabilitas dalam negeri.
"Karena ini namanya sumbangan hanya satu kali dan jumlahnya tidak ganggu. Saya pikir Pak Mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk," ungkapnya.
Dasco juga menyebut Kementerian Pertanian dinilai tidak akan terlalu keberatan terhadap masuknya barang-barang bantuan tersebut.
"Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya satu kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali," ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan agar penyaluran bantuan diawasi secara ketat hingga benar-benar sampai ke lokasi pengungsian.
Rincian Bantuan dari Diaspora Aceh di Malaysia
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa bantuan berasal dari diaspora Aceh di Malaysia yang meminta pengiriman dilakukan melalui Pelabuhan Lhokseumawe dari Port Klang, Malaysia.
Ia menyebutkan barang-barang tersebut saat ini sudah berada di Port Klang dan siap dikirim ke Indonesia.
Bantuan yang akan dikirimkan terdiri atas minyak goreng sebanyak 3.000 liter senilai sekitar Rp1 miliar serta gula pasir senilai sekitar Rp50 juta.
Selain itu terdapat air mineral dengan nilai sekitar Rp672 juta dan makanan siap saji sebanyak 5.000 dus senilai sekitar Rp1 miliar.
Diaspora juga menyiapkan pakaian baru sebanyak 3.000 karung senilai sekitar Rp126 miliar, sejumlah Al Quran senilai sekitar Rp1 miliar, serta kloset untuk toilet dengan nilai sekitar Rp4,8 miliar.
Pemerintah Tolak Pengiriman Beras
Tito mengungkapkan bahwa awalnya diaspora juga berencana mengirim beras namun rencana tersebut ditolak pemerintah.
"Tadinya mereka mau kirim beras juga tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras. Ini ada minyak goreng, gula pasir," kata Tito.
Ia menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi bantuan kemanusiaan selama sesuai ketentuan dan tidak mengganggu kebijakan nasional yang berlaku.
- Penulis :
- Arian Mesa
