Pantau - Komisi Kepolisian Nasional menilai tes urine merupakan salah satu pintu pencegahan agar personel Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terlibat kasus narkoba.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional Mochammad Choirul Anam menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
"Saya kira tes urine itu salah satu mekanisme yang baik dan kami dukung tes tersebut untuk seluruh anggota," ungkapnya.
Penegakan Hukum dan Sanksi Tegas
Dari sisi penegakan hukum, Anam menilai sanksi yang berat, tegas, dan proses yang transparan menjadi langkah tepat untuk memberantas narkoba di internal kepolisian.
"Termasuk di dalamnya, sanksinya ini simultan antara tindakan etik oleh rekan-rekan Propam Polri dan tindakan pidana oleh teman-teman Bareskrim Polri. Itu obat yang mujarab, yang baik," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengungkapan jejaring pelaku narkoba juga harus dilakukan agar penindakan semakin efektif.
"Narkoba ini kejahatan berjejaring soal barang, tetapi juga soal orang sehingga harus dibongkar siapa orangnya, barangnya di mana, berapa jumlahnya, dan di mana," jelasnya.
Apresiasi Langkah Aktif Polri
Mantan anggota Komnas HAM tersebut mengapresiasi upaya aktif Polri dalam menemukan dan menindak pelanggaran oknum personel dalam kasus narkoba.
Ia mencontohkan kasus dugaan kepemilikan narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang disebut berawal dari langkah internal kepolisian.
"Karena kalau polisinya tidak aktif, polisinya tidak berupaya membongkar berbagai kasus di internal itu, kasus seperti Bima tidak akan terungkap," katanya.
Kompolnas menyatakan dukungan terhadap upaya bersih-bersih Polri dari kasus narkoba melalui langkah pencegahan seperti tes urine maupun penegakan hukum secara tegas.
Diketahui, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri akan menggelar tes urine secara serentak terhadap jajaran personel Polri menyusul masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen institusi.
"Wujud komitmen Polri untuk pengawasan, preemtif, deteksi dan apabila ada, sekali lagi, ini sudah contoh merupakan wujud komitmen untuk melakukan tindakan secara tegas," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
