Pantau - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja kelembagaan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Kerja Pembahasan Usulan Anggaran Tahun 2027 di Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (26/2/2026).
Pada Tahun 2026, DPR RI turut menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia.
Indra menekankan efisiensi harus dimaknai sebagai momentum untuk memperbaiki sistem kerja dan bukan sekadar pengurangan biaya.
“Efisiensi bukan berarti menurunkan produktivitas. Justru ini saatnya kita memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output dan outcome yang jelas,” ujarnya.
Dinamika efisiensi dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat Jenderal DPR RI terutama dalam menjaga kualitas dukungan terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.
Penyusunan anggaran Tahun 2027 harus mempertimbangkan prinsip efektivitas, urgensi, dan relevansi terhadap tugas serta fungsi masing-masing unit kerja.
Indra meminta seluruh program disusun secara selektif dan berbasis kebutuhan mendasar serta tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.
Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan potensi pemborosan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Anggaran harus menjadi instrumen kinerja, bukan sekadar daftar kegiatan. Kita ingin efisiensi justru memperkuat kualitas pelayanan dan dukungan kelembagaan,” katanya.
Indra menambahkan Setjen DPR RI harus mampu menunjukkan bahwa tata kelola anggaran yang disiplin dan transparan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja organisasi.
Rapat kerja dilanjutkan dengan pembahasan detail rencana program dari masing-masing unit kerja untuk memastikan keselarasan antara efisiensi anggaran dan pencapaian target strategis tahun 2027.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
