Pantau - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia meminta pemerintah khususnya Presiden untuk mendengarkan laporan masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dinilai belum sesuai harapan di sejumlah daerah.
Soroti Kualitas Menu dan Pelaksanaan di Lapangan
Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi mengaku prihatin setelah memantau laporan di media sosial dan melakukan pengecekan langsung ke sekolah.
"Kalau saya mengikuti media sosial dan kebetulan juga mengecek di sekolah memang kami prihatin ya," ungkapnya.
Ia menilai menu makanan yang dibagikan dalam program MBG jauh dari bayangan makanan bergizi sebagaimana tujuan awal program tersebut.
"Karena kalau kita lihat makanannya itu roti yang standar bawah. Kalaupun ada buah ya kelasnya pisang misalkan, lalu kacang kadang-kadang. Ada paling telur satu kadang-kadang," ujarnya.
Muhdi mempertanyakan apakah Badan Gizi Nasional telah memberikan panduan yang jelas mengenai standar makanan yang harus dibagikan, termasuk mekanisme pelaksanaan pada bulan puasa.
Ia menilai perlu ada pertimbangan khusus karena siswa sekolah dasar mulai belajar berpuasa sementara makanan tetap dibagikan pada pagi hari.
"Saya kira perlu dipertimbangkan. Perlukah kalau bulan puasa diberikan atau perlukah dengan cara yang lain? misalkan kalau banyak masyarakat dengan uang aja sudah," katanya.
Minta Presiden Turun Tangan dan Evaluasi Program
Muhdi mengingatkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak mempermainkan program MBG dengan menyajikan menu yang tidak memenuhi nilai gizi yang dipersyaratkan.
Ia menilai jika kualitas tidak terjaga maka kepercayaan masyarakat terhadap program MBG akan menurun dan makanan berpotensi terbuang karena tidak dimakan siswa.
"Apalagi kalau lihat medsos itu kan ngeri betul sekarang. Dan kepada Pak Presiden saya berharap Bapak harus melihat realitas ini. Jangan hanya misalkan mendengar dari kepala BGN-nya saja yang mengatakan lele utuh dan sebagainya," tegasnya.
Senator asal Jawa Tengah itu menilai masyarakat kini semakin kritis dalam melaporkan pengalaman terkait program MBG sehingga laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah.
"Kalau perlu semua diajak bicara, dari DPR, dari DPD, dari bupati dan sebagainya. Ini bisa justru dijadikan referensi untuk mengumpulkan masukan untuk langkah ke depan," tambahnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
