Pantau - Upaya menata jalan keluar dari kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mendapat momentum setelah pertemuan antara Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta pada Senin, 9 Maret 2026.
Artikel berjudul Menata jalan keluar kemiskinan yang ditulis Abdul Hakim dan diterbitkan Selasa, 10 Maret 2026, menyoroti berbagai langkah mencari solusi dalam mengatasi kemiskinan terutama di Nusa Tenggara Barat.
Kehidupan pagi di banyak wilayah Indonesia digambarkan dimulai dengan aktivitas keluarga sederhana yang berangkat ke ladang, pasar, atau tempat kerja lain sementara anak-anak bersiap pergi ke sekolah dengan perlengkapan yang sering kali terbatas.
Di balik rutinitas tersebut terdapat harapan banyak keluarga untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik sekaligus memutus rantai kemiskinan yang selama ini diwariskan secara turun-temurun.
Harapan tersebut banyak ditemukan di berbagai daerah yang masih berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2025 mencapai 11,38 persen atau sekitar 637 ribu orang.
Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, Nusa Tenggara Barat masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Di balik angka tersebut terdapat sekitar 106 desa yang masih tergolong sebagai kantong kemiskinan ekstrem.
Sekitar 114 ribu kepala keluarga di wilayah tersebut tercatat berada dalam kondisi yang sangat rentan secara ekonomi.
Pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menyatukan strategi dalam menjalankan berbagai program sosial agar tidak berjalan secara terpisah.
Dalam banyak kasus, kegagalan pengentasan kemiskinan tidak disebabkan oleh kurangnya program tetapi oleh lemahnya koordinasi antara berbagai kebijakan yang ada.
Jika sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik, Nusa Tenggara Barat dinilai berpotensi menjadi contoh laboratorium kebijakan sosial di Indonesia.
Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut adalah penataan ulang sistem data bantuan sosial yang selama bertahun-tahun menjadi kendala dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
Di berbagai daerah masih ditemukan masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan tetapi tidak tercatat sebagai penerima.
Sebaliknya, terdapat pula penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak lagi berada dalam kategori miskin.
Ketidaktepatan sasaran tersebut membuat berbagai program bantuan sosial menjadi kurang efektif.
Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah memperkuat sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Pengelolaan data tersebut diserahkan kepada Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional.
Langkah ini dinilai penting karena pengentasan kemiskinan modern harus berbasis pada data yang akurat hingga tingkat rumah tangga.
Bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, sistem data tunggal tersebut dapat menjadi fondasi baru bagi pelaksanaan berbagai program daerah.
Pemerintah provinsi sebelumnya telah mengembangkan pendekatan berbasis identitas dan alamat melalui program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Pendekatan tersebut tidak hanya menyalurkan bantuan kepada masyarakat tetapi juga melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga.
Para pendamping desa melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memahami kondisi keluarga miskin secara langsung.
Pendamping desa menelusuri berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan keluarga seperti kondisi tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pekerjaan.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena kemiskinan biasanya merupakan gabungan dari berbagai keterbatasan yang saling berkaitan.
Dengan data sosial yang lebih akurat, kebijakan pemerintah dapat dirancang secara lebih tepat sesuai kebutuhan nyata setiap keluarga.
- Penulis :
- Aditya Yohan
