Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Tentara Nasional Indonesia memberikan penjelasan secara terbuka terkait penetapan status kesiagaan yang ditingkatkan di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Permintaan tersebut disampaikan Puan Maharani saat ditemui awak media di Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 10 Maret 2026.
Puan Maharani mengatakan DPR melalui komisi terkait akan meminta penjelasan langsung kepada TNI mengenai latar belakang serta urgensi penetapan status kesiagaan tersebut.
"Kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut," kata Puan Maharani.
Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya aparat pertahanan negara memang harus selalu berada dalam kondisi siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global.
Namun apabila terdapat keputusan formal mengenai peningkatan status kesiagaan, menurutnya perlu ada penjelasan yang komprehensif mengenai alasan serta pertimbangannya.
"Memang aparat atau TNI harus selalu siap siaga. Namun kalau sampai ada penetapan status seperti itu dalam situasi saat ini, tentu perlu dijelaskan secara konkret apakah hal tersebut memang diperlukan atau tidak," ujarnya.
Puan menegaskan bahwa penjelasan tersebut penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi keamanan serta langkah antisipatif yang diambil oleh negara.
DPR melalui Komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi kepada mitra kerja terkait.
"Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret sehingga publik memahami apa yang sebenarnya menjadi dasar dari kebijakan tersebut," kata Puan Maharani.
Ia menilai transparansi informasi dalam isu strategis seperti keamanan nasional sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Transparansi tersebut juga dinilai dapat memastikan setiap langkah kebijakan yang diambil negara dilakukan secara terukur.
DPR juga akan terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi berdampak pada kepentingan nasional Indonesia.
Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah meningkatnya dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.
Melalui mekanisme pengawasan di komisi terkait, DPR memastikan setiap langkah yang diambil aparat negara tetap berada dalam kerangka kebijakan yang jelas serta mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
- Penulis :
- Aditya Yohan
