Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan langkah mitigasi terhadap potensi dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 10 Maret 2026.
Puan Maharani mengatakan DPR telah meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari situasi geopolitik global yang tengah berkembang.
"Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memitigasi dampak dari situasi global yang sedang terjadi saat ini," kata Puan Maharani.
Menurutnya dinamika geopolitik internasional, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia.
Kondisi tersebut juga dinilai dapat memengaruhi stabilitas ekonomi global.
Ia menilai gejolak tersebut dapat berdampak pada berbagai indikator ekonomi nasional, termasuk harga energi dan stabilitas nilai tukar.
Karena itu langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar tidak memberikan tekanan besar terhadap perekonomian nasional.
Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR akan memanfaatkan masa sidang yang sedang berlangsung untuk meminta penjelasan dari pemerintah melalui komisi-komisi terkait.
"DPR sudah mulai memasuki masa sidang, sehingga nantinya komisi terkait akan meminta penjelasan kepada mitra kerjanya mengenai langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
DPR juga akan memfokuskan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam menyesuaikan berbagai kebijakan ekonomi.
Salah satu fokus pengawasan tersebut adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026.
"Kami berharap pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi dan fiskal dengan situasi global yang sedang berkembang saat ini," kata Puan Maharani.
Ia menegaskan bahwa langkah mitigasi harus dilakukan secara komprehensif agar gejolak global tidak berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga diminta memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui kebijakan yang tepat.
Selain itu diperlukan koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga terkait dalam menghadapi dinamika global.
DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko ekonomi akibat perkembangan geopolitik global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
