Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara setiap hari Rabu mulai awal April 2026 guna mendukung penghematan energi dan menjaga produktivitas kerja.
Kebijakan WFH untuk Efisiensi BBM dan Energi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kebijakan tersebut selaras dengan upaya penghematan bahan bakar minyak dan energi dari pemerintah pusat.
"Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia menegaskan WFH bukan bentuk pelonggaran kerja, melainkan sistem kerja fleksibel yang tetap menuntut disiplin dan produktivitas tinggi.
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan pemilihan hari Rabu dinilai ideal untuk menjaga ritme kerja sekaligus menekan konsumsi BBM harian ASN.
"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend," katanya.
Pengawasan Ketat dan Layanan Publik Tetap Optimal
Pemprov Jatim memastikan kebijakan ini tetap diiringi pengawasan ketat terhadap kinerja ASN oleh Badan Kepegawaian Daerah.
“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Ia menyebut rata-rata ASN menempuh perjalanan sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari sehingga kebijakan WFH satu hari per pekan diharapkan mampu menghemat energi secara signifikan.
Khofifah juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan pasca libur Idul Fitri sebagai tolok ukur kepercayaan masyarakat.
“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pasca libur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Jatim menargetkan seluruh layanan publik kembali berjalan normal 100 persen dalam satu pekan setelah kebijakan diberlakukan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
