Pantau - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Bali memilih pendekatan pembatasan layanan konten digital sesuai usia dibanding melarang penggunaan gawai oleh siswa.
Pembatasan Konten Dinilai Lebih Efektif
Kepala Disdikpora Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia menyatakan larangan penggunaan gawai di sekolah bukan solusi di tengah kebutuhan digitalisasi pendidikan.
“Ini yang kami tunggu sebenarnya, ketika ada isu pembatasan pemakaian HP di sekolah menurut saya blunder tidak ada kewenangan kita membatasi, karena persoalannya ada di penyedia layanan dan fitur-fiturnya,” ungkapnya di Denpasar, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan PP Tunas menjadi langkah tepat karena menyasar penyedia layanan digital, bukan perangkat yang digunakan siswa.
“Dengan PP Tunas ini maka ketika nanti ada persoalan yang disebabkan oleh layanan yang merugikan anak, maka ada pengaduan masyarakat ke Komdigi ketimbang pembatasan penggunaan alatnya, apalagi sekarang ada pola pembelajaran jarak jauh, kalau dibatasi bagaimana belajarnya,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan gawai sudah menjadi bagian dari proses belajar, bahkan sejak tingkat sekolah dasar di Bali.
Dukungan Infrastruktur dan Peran Pendidik
Disdikpora Bali menilai pembatasan konten sesuai usia tidak akan mengganggu proses belajar karena tenaga pendidik telah memahami batasan yang tepat bagi siswa.
“Tidak masalah itu kan tenaga pendidik sudah pelajari mana yang bisa dikonsumsi siswa mana publik dan mana dewasa, apalagi HP ini kan terintegrasi dengan data anak data di dukcapil tidak bisa dipalsukan umurnya, jadi akan terdeteksi kalau siswa mau akses apapun,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi tenaga pendidik agar kebijakan pembatasan dapat diterapkan secara optimal dan selaras dengan kebijakan pusat.
Pemerintah Provinsi Bali sendiri terus mendorong digitalisasi pendidikan, termasuk melalui pembangunan infrastruktur jaringan untuk menjangkau seluruh wilayah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
