Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menyoroti minimnya jumlah dan fasilitas penyuluh kehutanan serta mendorong penyusunan strategi jangka panjang selama 25 tahun untuk memperkuat sektor kehutanan di Indonesia pada 31 Maret 2026 di Kabupaten Bogor.
Kekurangan Penyuluh Jadi Kendala di Lapangan
Endang menyampaikan kondisi penyuluh kehutanan saat ini masih jauh dari ideal karena keterbatasan jumlah tenaga dan dukungan fasilitas di berbagai daerah.
Ia mengatakan, "Idealnya satu desa hutan memiliki satu penyuluh. Saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, fasilitas kurang, dan sistem yang berjalan masih top-down, belum berbasis kebutuhan daerah."
Menurutnya, peran penyuluh sangat penting sebagai ujung tombak dalam mendampingi masyarakat dan memastikan keberhasilan program kehutanan berbasis masyarakat.
Dorong Strategi Jangka Panjang dan Sistem Penghargaan
Endang juga mengusulkan penerapan sistem reward and punishment bagi petani hutan guna mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas sektor kehutanan.
Ia menegaskan, "Kita butuh strategi besar yang kuat dan berkelanjutan, agar pengelolaan hutan tidak berubah-ubah setiap ganti menteri."
Selain itu, ia menekankan pentingnya arah kebijakan nasional melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) agar pembangunan kehutanan lebih konsisten.
Endang mengungkapkan bahwa luas kawasan hutan Indonesia saat ini masih sekitar 17 persen dari total wilayah, jauh dari ideal yang seharusnya mencapai 30 persen.
Ia mengatakan, "Seharusnya hutan kita mencapai 30 persen dari luas wilayah, namun saat ini baru sekitar 17 persen. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita kejar bersama."
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, penyuluh, peneliti, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani hutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
