Pantau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp672 miliar guna mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah serta percepatan penataan ruang dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa 31 Maret 2026.
Percepatan RDTR dan RTRW untuk Dukung Program Perumahan
Nusron Wahid menyampaikan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Kementerian ATR/BPN sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dan percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ungkapnya.
Ia menjelaskan percepatan RDTR dan RTRW difokuskan pada penataan sertifikasi pemukiman kumuh yang akan dibangun pemerintah agar memiliki kepastian hukum.
"Yang itu kalau menunggu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) murni, karena PTSL itu basisnya kewilayahan, sementara ini basisnya adalah tematik, tema perumahan, sehingga ada yang belum tercakup PTSL, maka akan tercakup dari sini," jelasnya.
Program tersebut disebut melengkapi PTSL karena menggunakan pendekatan tematik berbasis perumahan dan diprioritaskan untuk daerah dengan tingkat sertifikasi tanah yang masih rendah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta kawasan kumuh di Jakarta.
"Termasuk juga Jakarta ini, karena daerah pemukiman kumuh di Jakarta. Kebutuhan anggaran tambahannya untuk menyelesaikan target 3 juta rumah kurang lebih sekitar Rp672 miliar," ujarnya.
Instruksi Presiden Bangun Hunian di Bantaran Rel
Presiden Prabowo Subianto turut menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk membangun hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api.
Instruksi tersebut melibatkan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perum Perumnas, PT Kereta Api Indonesia, serta pihak terkait lainnya dalam percepatan pembangunan.
Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas mandi, cuci, kakus bagi warga di kawasan tersebut sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup.
Dalam kunjungan langsung tanpa pemberitahuan ke kawasan bantaran rel Senen, Presiden turun dari kendaraan, menyapa warga, dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang telah puluhan tahun tinggal dengan kondisi hunian terbatas.
Warga menyambut kedatangan Presiden dengan antusias dan berinteraksi secara langsung di lokasi.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat di kawasan bantaran rel kereta api.
- Penulis :
- Arian Mesa
