Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo segera menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat.
Rapat tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun kebijakan WFH diterapkan.
“Kebetulan, hari ini kita rapat paripurna. Kami akan mendetilkan siapa-siapa yang boleh pada hari Jum'at itu work from home, karena pelayanan publik kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh work from home,” ungkapnya di Jakarta Pusat, Rabu (1/4).
Pramono menegaskan bahwa sektor pelayanan publik seperti kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan tetap harus bekerja secara langsung di lapangan.
Sektor Dikecualikan dari WFH
Ia mencontohkan fasilitas kesehatan seperti 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu, dan 31 rumah sakit tetap beroperasi normal tanpa WFH.
“Terutama, 44 puskesmas kita. Kemudian, 292 puskesmas pembantu dan 31 rumah sakit, tetap seperti biasa, tidak work from home, karena nggak mungkin diwakilkan,” ujarnya.
Namun, untuk pekerjaan administratif di dinas, kebijakan WFH masih dimungkinkan karena tidak berkaitan langsung dengan layanan masyarakat.
Kebijakan Nasional dan Evaluasi
Kebijakan WFH bagi ASN resmi diberlakukan pemerintah pusat mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan.
Selain ASN, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan.
Sejumlah sektor strategis seperti industri, energi, transportasi, logistik, hingga keuangan dikecualikan dari kebijakan tersebut.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka penuh.
Pramono menyatakan hasil rapat akan segera diumumkan untuk memberikan kejelasan teknis pelaksanaan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
