Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyoroti ketidaksinkronan antara anggaran dan capaian kinerja program pertanahan dalam rapat bersama Menteri ATR/BPN di Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran yang tidak sejalan dengan output program strategis seperti sertifikasi tanah dan reforma agraria.
Ketimpangan Anggaran dan Output Program
Azis mengungkapkan, "Dari paparan yang disampaikan, saya menemukan kejanggalan utama berupa disconnect antara anggaran dan output. Ini tercermin dari dominasi anggaran yang tidak sejalan dengan dampak yang dihasilkan."
Ia menjelaskan bahwa dari total pagu Rp8,94 triliun, sekitar Rp6,9 triliun atau 77 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen, sementara program pelayanan pertanahan hanya mendapat Rp1,8 triliun dengan realisasi 9,91 persen.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan anggaran belum menyentuh output utama seperti sertifikasi tanah dan penyelesaian konflik agraria.
Azis menegaskan, "Ini indikasi klasik yang seharusnya bisa ditemukan oleh aparat pengawasan internal atau APIP, dalam hal ini Inspektorat Jenderal."
Serapan Anggaran dan Kinerja Dinilai Rendah
Azis juga menyoroti rendahnya serapan anggaran yang hingga Maret baru mencapai sekitar 20,10 persen.
Ia menyatakan, "Ini tidak bisa terus dijadikan alasan karena masih awal tahun. Justru ini menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam menjalankan program strategis di Kementerian ATR/BPN."
Selain itu, capaian program strategis dinilai masih minim, seperti PTSL yang baru 1,05 persen dan redistribusi tanah sebesar 0,5 persen.
Ia juga mengkritik tingginya beban overhead birokrasi yang mencapai sekitar 70 persen sehingga menyebabkan fungsi inti program menjadi kurang pendanaan.
Azis menambahkan, "Overhead birokrasi tinggi, sementara fungsi inti justru underfunded. Ini yang menyebabkan ketimpangan antara target besar dengan serapan anggaran yang rendah."
Soroti Rendahnya PNBP dan Reforma Agraria
Azis turut menyinggung rendahnya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru mencapai Rp0,62 triliun atau 17,28 persen dari target Rp3,5 triliun.
Ia menjelaskan, "Rendahnya PNBP berarti pelayanan belum berjalan optimal. Padahal, pemasukan utama berasal dari layanan sertifikasi tanah."
Ia juga menilai implementasi reforma agraria belum terlihat nyata meskipun menjadi prioritas nasional.
Azis menegaskan, "Kalau kita bicara reforma agraria, ini bukan hanya program kementerian, tapi juga program Asa cita Presiden. Namun faktanya, implementasinya belum terlihat jelas."
Temuan tersebut dinilai menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan anggaran dan kinerja program pertanahan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
