Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah memperluas kebijakan bebas visa kunjungan guna meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan memperkuat sektor pariwisata nasional, Rabu (1/4/2026).
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Bebas Visa Dinilai Strategis Dongkrak Pariwisata
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menilai kebijakan bebas visa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di tengah persaingan global.
Ia mengungkapkan, "Apalagi di tengah kondisi fiskal yang menantang, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara maupun perputaran ekonomi di daerah destinasi wisata."
Menurutnya, negara lain telah lebih dahulu menerapkan strategi serupa dengan memberikan kemudahan visa dan promosi destinasi secara agresif.
Putra menegaskan, "Negara lain sudah melakukan strategi ini, mulai dari kemudahan visa hingga promosi destinasi yang lebih agresif."
Kritik Lambannya Pembahasan Kebijakan
Putra juga menyoroti lambannya pembahasan kebijakan bebas visa yang dinilai terlalu lama akibat perdebatan antar instansi.
Ia menyatakan, "Jadi ketika Ibu (Menpar) menyampaikan tentang bebas visa kunjungan, saya malah minta kepada pemerintahan agar ini menjadi salah satu kesimpulan yang penting."
Menurutnya, manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut akan kembali ke negara melalui penerimaan APBN.
Ia menegaskan, "Kalau uang masuk kantong, masuknya ke APBN. Bukan masuk kantong ke kementerian."
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar wisata internasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
