Pemerintah Siapkan Anggaran Tambahan untuk Revitalisasi 11 Pesantren Prioritas pada 2026

Pantau - Pemerintah menyiapkan skema pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk mendukung program revitalisasi pesantren pada tahun 2026 yang difokuskan pada 11 pesantren prioritas.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta yang membahas Program Prioritas serta Program Hasil Terbaik Cepat.

Program ini disusun berdasarkan hasil audit Kementerian Pekerjaan Umum terhadap 80 pondok pesantren yang menemukan 132 massa bangunan di 48 pesantren masuk kategori berpotensi membahayakan.

Kondisi tersebut juga dikaitkan dengan insiden yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Adalah di Kabupaten Tegal pada awal Februari 2026.

Skema ABT dan Percepatan Program

"Merespons hal tersebut, pemerintah melalui sinergi kementerian dan lembaga terus mendorong langkah percepatan. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat selaku ketua satgas mendorong penyusunan naskah urgensi sebagai dasar penerbitan Inpres tentang revitalisasi pesantren," ungkap Muhammad Qodari.

"Secara paralel, Kementerian Agama dan Kementerian PU tengah menyiapkan skema ABT untuk mendukung intervensi 11 pesantren prioritas tahun 2026," ia menambahkan.

Pemerintah juga mengintegrasikan program revitalisasi pesantren ke dalam skema Program Hasil Terbaik Cepat yang mencakup 125 satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta 73 satuan pendidikan di bawah Kementerian Perdagangan.

Penguatan Regulasi dan Koordinasi

Revitalisasi pesantren mencakup sejumlah aspek penting dengan fokus pada penguatan kerangka regulasi yang masih dalam proses penyusunan.

Regulasi tersebut meliputi Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden yang akan mengatur ruang lingkup serta lini masa pelaksanaan program.

Kantor Staf Presiden telah melakukan koordinasi dan penguraian isu terkait program ini melalui rapat percepatan yang digelar pada 2 Maret 2026 dan 8 Maret 2026.

Selain itu, Kantor Staf Presiden juga memfasilitasi pertemuan antar kementerian dan lembaga untuk membahas skema pembiayaan program revitalisasi pesantren.