Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM guna memitigasi tekanan terhadap APBN 2026 akibat lonjakan harga minyak dunia yang signifikan.
Tekanan Fiskal Akibat Lonjakan Harga Minyak Global
Lamhot Sinaga menyatakan kebijakan pemerintah yang belum menaikkan harga BBM patut diapresiasi, namun kondisi fiskal ke depan membutuhkan langkah adaptif demi menjaga stabilitas anggaran negara.
Ia mengungkapkan, "Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur."
Lonjakan harga minyak global disebut telah mencapai dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price dalam APBN 2026 sehingga berpotensi memberikan beban besar terhadap anggaran negara.
Ia menjelaskan setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp6 triliun sehingga dengan kenaikan hingga 70 dolar AS tekanan terhadap APBN berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah.
Kenaikan harga minyak dunia dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel serta potensi gangguan distribusi energi global termasuk di Selat Hormuz.
Penyesuaian Harga BBM Dinilai Langkah Strategis
Dalam kondisi tersebut, Lamhot menilai penyesuaian harga BBM sebagai kebijakan strategis untuk menopang beban fiskal negara yang semakin berat.
Ia menegaskan, "Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara."
Tanpa penyesuaian, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat tajam yang dapat melemahkan ketahanan fiskal nasional.
Ia mengingatkan, "Jika langkah ini tidak diambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global."
Pandangan Lamhot disebut sejalan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya kebijakan responsif terhadap dinamika global.
Menteri ESDM menyatakan, "Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat."
Lamhot juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya kelompok rentan agar dampak kebijakan dapat diminimalkan.
Ia menyampaikan, "Penyesuaian harga harus diiringi dengan mitigasi dampak, sehingga masyarakat kecil tetap terlindungi. Itu komitmen kami di DPR."
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memahami konteks global dalam kebijakan energi sekaligus mendorong penguatan kesadaran kolektif untuk menjaga ketahanan energi nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
