Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan ketahanan keuangan BPJS Kesehatan di tengah isu potensi kebangkrutan dalam rapat dengan direksi BPJS di Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Kekhawatiran Ketahanan Dana dan Janji Suntikan Anggaran
Charles Honoris mengingatkan kembali proyeksi lama yang menyebutkan BPJS Kesehatan berpotensi kolaps pada 2026 jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah.
“Saya ingat di ruang rapat ini beberapa tahun yang lalu, ketika kita mengadakan rapat dengan Direksi lama, disampaikan kepada kita bahwa kalau tidak ada intervensi secara serius, maka tahun 2026 ini keuangan dari BPJS Kesehatan bisa kolaps, Pak. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita ketahanannya ini sampai kapan, Pak,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah terkait suntikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan.
“Termasuk misalnya, yang sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BPJS Kesehatan akan disuntik anggaran Rp20 triliun. Kelanjutannya sampai mana? Karena sepertinya sampai hari ini, saya nggak tahu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kita apakah sudah ada suntikan dari pemerintah untuk memperbaiki atau membantu kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan?” tegasnya.
Sorotan Peserta Nonaktif dan Dampak Kebijakan Daerah
Selain aspek keuangan, Charles menyoroti persoalan 11 juta peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dan dinilai belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti dampak pemotongan Transfer ke Daerah yang menyebabkan sejumlah pemerintah daerah kesulitan membayar iuran peserta.
“Kebetulan tadi pagi saya dan Pak Edi menerima beberapa bupati dari beberapa daerah datang kesini ngobrol sama kita, mengeluhkan berbagai hal akibat dari pemotongan TKD. Salah satunya yaitu kesulitan membayarkan PBPU iuran untuk PBPU-Pemda,” jelasnya.
Charles menegaskan pentingnya prioritas anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara merata.
“Keinginan kita untuk bisa target mencapai 100 persen dari keaktifan kepesertaan BPJS akan sulit akibat dari pemotongan TKD. Dan yang pasti saya yakin kita semua yang harus hadir di sini, kita punya keinginan yang sama. Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
