Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi layak menerima bantuan sosial berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2026.
Temuan tersebut berasal dari pembaruan DTSEN volume 2 tahun 2026 yang mencakup data keluarga dan individu.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan hasil tersebut usai pertemuan di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta.
Sebanyak 11.014 KPM dikategorikan sebagai inclusion error, yakni penerima bansos yang berada pada desil 5 ke atas atau di luar kelompok sasaran utama.
Jumlah tersebut setara sekitar 0,06 persen dari total penerima bansos pada triwulan pertama yang mencapai 18,15 juta keluarga.
Pemutakhiran Data Kependudukan
Pada data keluarga, terjadi peningkatan dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta keluarga setelah proses pemutakhiran dilakukan.
Pada data individu, jumlah meningkat dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta individu.
Pemutakhiran data memperhitungkan dinamika kependudukan seperti kematian, kelahiran, dan perubahan data administrasi.
Sekitar 314 ribu data kematian diambil dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Selain itu, ditemukan sekitar 356 ribu data kematian dari hasil verifikasi lapangan.
Dasar Penyaluran Bansos 2026
Pemutakhiran juga mencakup data kelahiran baru serta reaktivasi nomor induk kependudukan dan kartu keluarga.
Amalia menyatakan, "Hasil pemutakhiran data ini diserahkan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tahap selanjutnya pada tahun 2026."
Data tersebut akan digunakan sebagai acuan pemerintah dalam memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
- Penulis :
- Shila Glorya
