Pantau - Komisi I DPR RI menilai Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo di Sumatera Utara memerlukan langkah terobosan untuk memperkuat perannya dalam menghadapi ancaman strategis dan menjaga sistem pertahanan udara nasional.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan kondisi yang dihadapi Lanud Soewondo tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa.
"Setelah mendengarkan pemaparan tentang kondisi Lanud Soewondo dan juga ancaman serta tantangan yang dihadapi, ini membutuhkan suatu gebrakan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (16/04).
Peran Strategis dan Kesiapan Pertahanan
Dave menyebut pihak Mabes TNI, Mabes TNI AU, dan Kementerian Pertahanan pada dasarnya telah memiliki rencana strategis untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.
"Kita yakini baik Mabes TNI, Mabes AU, maupun Kementerian Pertahanan telah memiliki rencana," katanya.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Lanud Soewondo pada Rabu (15/04), Komisi I DPR mendapatkan pemaparan langsung dari Komandan Lanud serta perwakilan Mabes TNI AU terkait langkah yang telah dan akan dilakukan.
Ia menekankan posisi Lanud Soewondo sangat strategis dalam menjaga jalur udara nasional, termasuk koridor penerbangan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
"Sehingga Lanud Soewondo mampu menjadi benteng udara kita, mengingat pentingnya kita menjaga jalur udara kita, baik koridor dan juga ALKI, untuk memastikan dari sisi perdagangan maupun penerbangan sipil semuanya terjaga dengan aman," tegasnya.
Sorotan Masalah Aset dan Lahan TNI
Selain aspek pertahanan, Dave juga menyoroti persoalan aset dan lahan TNI yang menjadi isu krusial, termasuk di Lanud Soewondo.
"Mengenai permasalahan lahan tadi sudah dipaparkan, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan ke depannya untuk menyelesaikan seluruh kendala," tuturnya.
Ia menambahkan Komisi I DPR memiliki panitia kerja khusus untuk menangani persoalan aset TNI di berbagai daerah.
"Selain kita melakukan rapat dengan Lanud, Komisi I DPR RI juga memiliki panja khususnya membahas soal aset-aset TNI," ujarnya.
Menurutnya, persoalan aset TNI tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan beragam masalah, seperti pencatatan ganda hingga penguasaan oleh pihak lain.
"Kenapa? Karena lahan-lahan TNI ini tersebar di Nusantara dan banyak yang memiliki permasalahan, apakah itu tercatat double ataupun dikuasai oleh orang luar. Ini semuanya harus kita selesaikan," katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
