Gubernur Babel dan Komisi X DPR Bahas Pemerataan Akses Pendidikan dan Kekurangan Guru

Pantau - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian membahas pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dalam kunjungan kerja di Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).

Pertemuan tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah guna memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional, khususnya terkait kondisi riil pendidikan di Bangka Belitung.

“Kita berharap Komisi X DPR ini dapat menjaring semua aspirasi kebutuhan daerah, khususnya dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini,” kata Hidayat.

Soroti Akses Pendidikan dan Kebutuhan Guru

Hidayat menyebut kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai tantangan pendidikan di daerah, termasuk masih adanya keterbatasan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Ia juga mengapresiasi langkah Komisi X DPR dalam menyerap masukan daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pendidikan nasional ke depan.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan diskusi dengan pemerintah daerah penting untuk mengetahui kondisi pendidikan di lapangan.

“Saat ini Komisi X DPR RI tengah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi daerah menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan ke depannya,” ujar Hetifah.

Revisi UU Sisdiknas dan Pembangunan Sekolah

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, seperti kekurangan tenaga guru dan kebutuhan pembangunan sekolah baru, terutama jenjang sekolah menengah atas.

Hetifah mengungkapkan masih terdapat daerah yang belum terlayani pendidikan menengah secara optimal.

“Masih ada daerah-daerah yang belum terlayani untuk pendidikan menengahnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami. Semoga masukan dan harapan masyarakat terkait kualitas dan akses pendidikan di Babel menjadi perhatian dari pemerintah,” katanya.

Ia berharap aspirasi masyarakat Bangka Belitung terkait peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam kebijakan ke depan.