Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap alasan pengerahan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam tahap awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah untuk mempercepat pelaksanaan program secara nasional.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan, percepatan diperlukan karena pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dapat langsung dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu panjang.
Ia mengungkapkan, "Pada tahap awal, kami tidak bisa langsung membangun SPPG melalui mekanisme pengadaan karena prosesnya lama," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto saat itu menginginkan program segera berjalan sehingga membutuhkan pihak yang memiliki jaringan luas dan sumber daya siap pakai.
Polri, TNI, dan Kadin dipilih karena memiliki struktur organisasi hingga ke daerah serta personel yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga dinilai mampu mempercepat pembangunan dan operasional SPPG.
Target Awal dan Skema Percepatan
Pada rencana awal tahun 2025, pemerintah hanya menargetkan pembangunan sekitar 1.542 unit SPPG di 514 kabupaten/kota dengan masing-masing tiga unit.
Namun, untuk mempercepat realisasi, pemerintah kemudian memberikan penugasan besar kepada Polri, TNI, dan Kadin dengan masing-masing mendapat alokasi pembangunan 1.000 unit SPPG.
Langkah tersebut diambil karena pemerintah belum sepenuhnya yakin terhadap kesiapan pelaksana di lapangan serta dukungan masyarakat pada tahap awal program.
Sony menyebutkan, "Dengan melibatkan institusi besar, pembangunan bisa lebih cepat dibandingkan melalui proses birokrasi biasa," ungkapnya.
Target awal Program MBG pada 2025 sendiri adalah pembangunan 5.000 SPPG yang ditujukan untuk melayani sekitar 15 juta penerima manfaat.
Capaian dan Dampak Ekonomi
Melalui skema percepatan tersebut, jumlah SPPG yang telah dibangun kini mencapai lebih dari 26.000 unit bahkan melampaui 27.000 unit.
Jumlah penerima manfaat Program MBG juga meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 62,35 juta jiwa yang terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta non-peserta didik.
Selain itu, program ini turut memberdayakan 116.465 pemasok bahan kebutuhan SPPG yang berasal dari berbagai sektor ekonomi lokal.
Rinciannya meliputi 11.430 koperasi, 1.180 BUMDes, sekitar 48.000 UMKM, serta sekitar 54.000 pemasok lainnya.
Pelibatan berbagai elemen tersebut menjadikan Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
