Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menegaskan perlunya langkah terobosan untuk memperkuat peran Lanud Soewondo sebagai bagian penting sistem pertahanan udara nasional usai kunjungan kerja spesifik di Medan, Rabu (15/4/2026).
Kondisi Strategis Butuh Gebrakan
Dave menyampaikan pernyataan tersebut setelah menerima pemaparan terkait kondisi, tantangan, dan ancaman strategis yang dihadapi Lanud Soewondo.
"Setelah mendengarkan pemaparan tentang kondisi Lanud Soewondo dan juga ancaman serta tantangan yang dihadapi, ini membutuhkan suatu gebrakan," ujar Dave.
Ia menilai situasi tersebut tidak dapat ditangani dengan pendekatan biasa dan memerlukan langkah inovatif serta terencana.
Dave menambahkan bahwa pihak TNI, khususnya Mabes TNI, Mabes TNI AU, serta Kementerian Pertahanan telah memiliki rencana strategis untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kita yakini baik Mabes TNI, Mabes AU maupun Kementerian Pertahanan telah memiliki rencana," katanya.
Dalam kunjungan itu, Komisi I DPR RI juga menerima penjelasan langsung dari Komandan Lanud Soewondo dan perwakilan Mabes TNI AU terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan.
"Danlanud dan juga perwakilan dari Mabes TNI AU sudah menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil, langkah-langkah yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan tantangan tersebut," jelasnya.
Peran Strategis dan Masalah Aset TNI
Dave menekankan pentingnya penguatan Lanud Soewondo mengingat posisinya yang strategis dalam menjaga jalur udara nasional, termasuk koridor penerbangan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia.
"Sehingga Lanud Soewondo mampu menjadi benteng udara kita, mengingat pentingnya kita menjaga jalur udara kita, baik koridor dan juga ALKI, untuk memastikan dari sisi perdagangan maupun penerbangan sipil semuanya terjaga dengan aman," tegasnya.
Selain aspek pertahanan, ia juga menyoroti persoalan aset dan lahan TNI yang dinilai krusial, termasuk yang terjadi di Lanud Soewondo.
"Mengenai permasalahan lahan tadi sudah dipaparkan, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan ke depannya untuk menyelesaikan seluruh kendala," ungkapnya.
Ia menyebut Komisi I DPR RI memiliki panitia kerja khusus yang menangani persoalan aset TNI di berbagai daerah.
"Selain kita melakukan rapat dengan Lanud, Komisi I DPR RI juga memiliki panja khususnya membahas soal aset-aset TNI," katanya.
Menurut Dave, persoalan aset TNI tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai kendala, seperti pencatatan ganda hingga penguasaan oleh pihak lain.
"Kenapa? Karena lahan-lahan TNI ini tersebar di Nusantara dan banyak yang memiliki permasalahan, apakah itu tercatat double ataupun dikuasai oleh orang luar. Nah ini semuanya harus kita selesaikan," tegasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya DPR RI untuk mencari solusi konkret terkait penguatan pertahanan dan penyelesaian persoalan aset TNI di Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
