Pantau - Sosialisasi kode etik DPR RI dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus dinilai krusial untuk dilakukan hingga ke daerah guna meluruskan persepsi publik terkait hak imunitas anggota DPR serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Pentingnya Pemahaman Hak Imunitas dan Kode Etik
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa anggota DPR memiliki kekebalan saat menjalankan fungsi konstitusional, namun tidak berlaku mutlak dalam semua aspek.
"Kita ingin menegaskan bahwa walaupun anggota DPR punya kekebalan ketika berbicara sesuai dengan fungsinya, tetapi dari segi etik tetap bisa dinilai. Mereka tidak kebal dalam segala hal. Namun ada kode etik yang harus dijaga dan diikuti oleh seluruh anggotaa DPR, dan Pimpinan DPR juga tentunya," ungkapnya.
Ia menyebut masih terdapat persepsi keliru di masyarakat yang menganggap anggota DPR sepenuhnya kebal hukum, sehingga MKD aktif melakukan sosialisasi agar batas antara hak imunitas dan pelanggaran etik dipahami dengan jelas.
Menurutnya, penegakan kode etik tidak hanya bergantung pada MKD, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat serta kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian.
"Agar MKD bisa berfungsi dengan baik, kami butuh bantuan dan dukungan masyarakat, serta kerja sama semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, seperti kepolisian. Namun tentu ada aturan mainnya ya," ujarnya.
Penguatan Pengawasan Melalui TNKB Khusus
Sosialisasi TNKB khusus DPR dilakukan untuk meningkatkan transparansi serta mempermudah identifikasi jika terjadi pelanggaran hukum oleh anggota DPR.
Kapolrestabes Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, menyampaikan apresiasi atas kunjungan MKD dan menilai kegiatan tersebut penting dalam mendukung pengawasan lalu lintas.
"Kami bangga dan merasa terhormat atas kehadiran pimpinan MKD beserta tim yang lengkap. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan berbagai terobosan sekaligus menerima masukan dan kritik untuk perbaikan ke depan," katanya.
Ia menambahkan bahwa pemahaman terkait TNKB resmi akan membantu Satlantas dalam membedakan kendaraan yang sesuai ketentuan.
"Terkait sosialisasi TNKB, ini cukup penting bagi kami dalam pengawasan di bidang lalu lintas. Dengan adanya pemahaman yang lebih jelas, kami bisa membedakan mana TNKB yang resmi dan mana yang tidak sesuai ketentuan," ujarnya.
Setelah sosialisasi, Satlantas akan meningkatkan koordinasi serta menyebarkan informasi ciri-ciri TNKB resmi kepada personel di lapangan.
Selain itu, MKD juga membuka jalur komunikasi langsung untuk pelaporan dugaan pelanggaran atau pemalsuan TNKB.
"Jika nanti ditemukan adanya dugaan pemalsuan atau kejanggalan, kami sudah diberikan akses komunikasi untuk segera berkoordinasi dan melaporkan," katanya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antar institusi serta melihat potensi generasi muda sebagai calon pemimpin politik masa depan, dengan penanaman nilai etika dan integritas sejak dini guna meningkatkan kualitas demokrasi.
Dalam kegiatan tersebut, I Wayan Sudirta didampingi Agung Widyantoro, Hasan Basri Agus, Tommy Kurniawan, dan Mangihut Sinaga.
- Penulis :
- Arian Mesa
