HOME  ⁄  Nasional

Desakan Investigasi Independen Menguat Usai Penembakan Tewaskan Warga Sipil di Puncak Papua Tengah

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Desakan Investigasi Independen Menguat Usai Penembakan Tewaskan Warga Sipil di Puncak Papua Tengah
Foto: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai (sumber: ANTARA/Devi Nindy)

Pantau - Natalius Pigai mendesak dilakukannya investigasi independen atas insiden penembakan di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menewaskan sedikitnya lima warga sipil, termasuk anak-anak.

Ia menekankan bahwa investigasi diperlukan untuk memastikan pengungkapan fakta secara jelas serta adanya akuntabilitas atas kejadian tersebut di tengah terbatasnya informasi resmi yang tersedia.

Menurutnya, keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi sangat penting untuk mengungkap kronologi dan pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

"Komnas HAM harus segera turun untuk melakukan investigasi," ungkapnya dalam keterangannya di Jakarta.

Desakan Klarifikasi dan Penghentian Operasi

Selain investigasi, Pigai juga meminta Tentara Nasional Indonesia untuk segera memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Ia menyampaikan, "Atas kejadian di Kabupaten Puncak yang mengorbankan nyawa dan kerugian lain yang dialami masyarakat sipil saya meminta agar TNI segera memberikan klarifikasi. Atas jatuhnya korban termasuk ada anak-anak dan balita saya menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam. Tidak boleh ada korban masyarakat sipil dalam konflik antara TNI dan TPN OPM,".

Pigai menegaskan bahwa konflik bersenjata antara TNI dan TPN OPM tidak boleh mengorbankan warga sipil dalam kondisi apa pun.

Perlindungan Warga Sipil Jadi Prioritas

Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi keamanan di wilayah konflik.

Pigai juga mendorong penghentian sementara operasi militer di wilayah yang berpotensi berdampak pada masyarakat sipil, khususnya di area pengungsian.

"Kami meminta penghentian sementara seluruh operasi militer di wilayah yang berpotensi berdampak pada masyarakat sipil, khususnya di area pengungsian. Perlindungan terhadap warga harus menjadi prioritas utama," ujarnya.

Ia mengingatkan pentingnya penerapan prinsip hukum humaniter internasional dalam setiap operasi militer untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak warga sipil.

Pigai menambahkan bahwa jika Distrik Kemburu merupakan zona aman, maka aktivitas militer di wilayah tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh.

Penguatan mekanisme investigasi dan transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kekerasan terhadap warga sipil di Papua Tengah.

Penulis :
Arian Mesa