Pantau - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana menutup program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan lapangan kerja guna mengurangi ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.
Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali.
"Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi," ungkapnya.
Ketimpangan Lulusan dan Kebutuhan Industri
Data Kemendiktisaintek mencatat sekitar 1,9 juta lulusan perguruan tinggi dihasilkan setiap tahun yang terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya lulusan diploma.
Pemerintah menilai tingginya jumlah lulusan tidak sebanding dengan kebutuhan industri akibat tantangan deindustrialisasi dini dan sulitnya lulusan memasuki pasar kerja.
Ketimpangan terlihat dari lulusan keguruan yang mencapai sekitar 490.000 orang per tahun sementara kebutuhan pasar hanya sekitar 20.000 orang.
Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan potensi kelebihan tenaga dokter pada 2028 serta ketidakseimbangan distribusi tenaga kerja antar daerah.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya angka pengangguran terdidik di Indonesia.
Fokus Penguatan Prodi Strategis
Pemerintah mendorong penguatan industrialisasi melalui delapan sektor strategis yaitu energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
"Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan," jelasnya.
Perguruan tinggi didorong untuk menyusun program studi berdasarkan kebutuhan masa depan dan tidak hanya mengikuti tren minat mahasiswa.
"Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan," tambahnya.
Pemerintah juga mengajak perguruan tinggi bekerja sama dengan konsorsium PTKP dan BKKBN dalam menyusun kajian program studi dengan pendekatan market driving.
- Penulis :
- Shila Glorya
