Program Genteng Plastik dari Sampah Masuk Skema Bantuan Rumah, Prabowo Soroti Efisiensi dan Kesehatan Hunian

Pantau - Presiden Prabowo Subianto berencana memasukkan penggunaan genteng berbahan sampah plastik dalam program bantuan perbaikan rumah nasional untuk menekan biaya renovasi dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan tersebut disampaikan usai Presiden meninjau fasilitas pengolahan sampah di Banyumas, Jawa Tengah, yang telah memproduksi genteng dari limbah plastik.

Presiden menyatakan, "Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah ya dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah, anggaran perbaikan rumah sekarang satu rumah Rp20 juta," ungkapnya.

Dari total anggaran Rp20 juta per unit rumah, sekitar Rp4 hingga Rp5 juta direncanakan dialokasikan untuk komponen genteng berbahan plastik hasil daur ulang.

Efisiensi Biaya dan Dampak Kesehatan

Penggunaan genteng plastik dinilai mampu menekan biaya pembangunan sekaligus menggantikan material lama seperti seng yang dinilai kurang sehat.

Presiden menegaskan, "Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat, berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni ya, dan pandangannya juga tidak bagus," ujarnya.

Atap seng berkarat disebut berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serta menurunkan estetika lingkungan permukiman.

Penggunaan genteng plastik diharapkan menciptakan lingkungan hunian yang lebih bersih, nyaman, dan layak huni bagi masyarakat.

Integrasi Pengolahan Sampah dan Program Perumahan

Program ini juga menjadi bagian dari integrasi kebijakan pengolahan limbah dengan pembangunan perumahan nasional.

Produk genteng plastik tersebut telah diuji dan digunakan pada sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Banyumas.

Fasilitas pengolahan sampah TPST BLE di Desa Wlahar Wetan diketahui memiliki kapasitas hingga 75 ton per hari dengan teknologi pemilahan otomatis.

Pemerintah berharap pengembangan teknologi ini dapat mempercepat penanganan sampah secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia.

Langkah ini juga dinilai mendukung visi pemerintah untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai negara yang bersih dan indah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.