Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan akan meminta penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam rapat kerja mendatang di Jakarta, Rabu.
DPR Nilai Pemborosan Anggaran Negara
Charles menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk penghamburan anggaran karena dana tetap diberikan kepada unit yang tidak beroperasi akibat pelanggaran.
"Kami akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang," ujarnya.
Ia mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima, sebanyak 3.778 dapur SPPG telah ditutup, sehingga jika penghentian berlangsung selama dua pekan, negara berpotensi menghemat hingga Rp317 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan atau peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
BGN Tetap Salurkan Insentif untuk Operasional
Charles juga mengingatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memperbaiki gizi masyarakat, bukan sekadar menjalankan proyek.
"Jangan sampai esensi untuk memperbaiki gizi rakyat itu justru dikhianati oleh manajemen yang tidak baik," kata Charles.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan bahwa SPPG yang ditutup sementara tetap menerima insentif karena masih harus mengelola berbagai kebutuhan operasional.
Ia menambahkan saat ini terdapat lebih dari 25 ribu SPPG yang aktif melayani jutaan penerima manfaat program prioritas pemerintah tersebut.
Kebijakan ini menjadi sorotan publik dan akan menjadi bahan evaluasi dalam pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program MBG.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
