Pantau.com - Sedikitnya 32.000 personel gabungan TNI-Polri akan disiagakan dalam rangka pengamanan sidang perdana soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Masih 32 ribu (personel). Ini merupakan gabungan Polri dan TNI, serta aparat terkait seperti Pemda dan Dinas kesehatan," ucap Kabag Penum DivHumas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Baca juga: TKN Resmi Daftarkan Tim Kuasa Hukum Hadapi Gugatan Pilpres di MK
Dalam pengamanan itu, nantinya pengamanan akan diperketat di sekitar gedung MK. Selain itu, pengamanan juga akan berlangsung sejak awal persidangan hingga pengumuman hasil sengketa berakhir.
Meski adanya pengamanan itu, Asep mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir dan tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Sebab, dalam pengamanan itu tak sampai menutup jalan-jalan protokol.
Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tak berbondong-bondong datang ke MK .
Baca juga: Pengamat: Ada Potensi Gugatan BPN Prabowo-Sandiaga Ditolak MK
"Itu kondisi atau rencana awal kita tapi melihat situasi yang berkembang, tapi tanggal 14 Mei sampai 28 Mei tenang saja bekerja dan beraktivitas karena jalan protokol tidak terganggu seperti kemarin," ungkap Asep.
"Untuk upaya-upaya preventif kita pada saat nanti sidang MK tanggal 28 Mei, pengumuman itu semuanya sudah kita atau sedemikian rupa supaya pertama tentunya imbauan supaya masyarakat tidak perlu datang dan paslon tertentu menyampaikan tidak perlu berbondong-bondong datang ke MK," sambung Asep.
rn- Penulis :
- Adryan N
