Pantau.com - Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rudiantara buka suara terkait polemik pembatasan media sosial saat sidang sengketa hasil Pilpres 2019 digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ada atau tidak ada (pembatasan), saya selalu katakan ini tanggung jawab kita semua, memastikan tidak memantik dan menyebarkan konten-konten yang memicu memprovokasi hasil-hasil dari perhitungan KPU yang telah dihasilkan KPU, selama kita berpikiran positif ya gak ada," ujarnya saat ditemui di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).
Baca juga: Soal Sidang MK, Kominfo: Medsos Tidak Dibatasi Aksesnya, Jika...
Pria yang akrab disapa Chief ini mengatakan pembatasan akses media sosial saat aksi 22 Mei dilakukan karena kualitas hoax yang melakukan provokasi dan menghasut jumlahnya cukup tinggi dan terus bertambah.
"Waktu kejadian 22 Mei, kualitas hoax dari sisi memprovokasi menghasut sisi kanal yang digunakan 600-700,tanggal 22 ditutup, besoknya ada lagi 600 ditutup lagi ada lagi," paparnya.
Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Menkominfo Isyaratkan Tak Batasi Medsos
Sementara, lanjut Rudiantara, saat ini jumlahnya terus menurun. Bahkan kata dia hingga Jumat lalu, jumlah hoax yang terdeteksi memprovokasi dan menghasut sudah berada di angka 100.
"Seorang sudah menurun terus Jumat lalu sudah dibawah 100 pasti ada terus-menerus tapi jumlahnya kecil," katanya.
"Tugas kita sama-sama menjaga agar tidak ada konten negatif terutama berkaitan menghasut memprovokasi proses yang sekarang berjalan," pungkasnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
