Pantau.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan komitmen pemerintah untuk mendukung peningkatan dan perbaikan terhadap politik HAM seiring terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.
"Ketika kami mendapatkan informasi bahwa Indonesia akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB, Komnas HAM langsung bersikap mendukung pencalonan itu," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Baca juga: Ingatkan Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Papua Krusial, Prioritaskan!
Menurut dia, tentu saja dukungan tersebut tidak gratis, sehingga Komnas HAM kemudian mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah ke depan.
Pertama, kata dia lagi, adanya perbaikan kondisi, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia, termasuk soal penyelesaian pelanggaran HAM berat.
"Kedua, ngomong soal bagaimana memperbaiki juga politik HAM di Indonesia, misalnya soal kewenangan komnas, anggaran komnas, diperbesar. Itu salah satu indikator dari banyak indikator," ujarnya lagi.
Baca juga: Komnas HAM Sebut Kabut Asap Merupakan Bentuk Pelanggaran HAM!
Ketiga, kata dia, pemerintah harus ikut aktif dalam soal-soal penyusunan atau penciptaan kondisi secara internasional sesuai standar dan norma HAM, misalnya terkait Rohingya.
"Nah, itu beberapa prasyarat ketika kami mendukung pencalonan Indonesia. Tentu saja ketika sudah terpilih, ini saatnya kita tagih, karena kemudian pihak pemerintah sepakat dengan syarat-syarat tersebut," kata Beka.
- Penulis :
- Adryan N
