Menhub Beri Lampu Hijau Mudik Lebaran 2021, Ini Kata Politisi PDIP

Pantau.com - Komisi V DPR RI memberi catatan khusus kepada Kementerian Perhubungan agar memperhatikan kembali transportasi mudik dan balik Lebaran. 

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan, keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus mudik harus jadi fokus utama. Selain itu, Kemenhub juga diminta melakukan koordinasi lintas sektor hingga melakukan cek moda transportasi massal. Hal itu disampaikan saat mempin rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).

Baca juga: Menhub Budi Karya: Pemerintah Tidak Larang Mudik Lebaran 2021

“Selain masalah kordinasi lintas sektoral dan persiapan rutin kendaraan darat, pemeriksaan kelaikan sarana transportasi laut, kereta api, dan udara, Komisi V DPR RI juga mencatat beberapa hal yang perlu dicermati antara lain peningkatan aspek keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kualitas pelayanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api untuk meminimalisir kecelakaan transportasi," ujar Lasarus, demikian dilansir dari dpr.go.id.

Legislator F-PDI Perjuangan itu mengatakan, yang harus juga diperhatikan Kemenhub jelang arus mudik adalah perencanaan dan pembangunan yang mengedepankan konektivitas transportasi nasional dalam mendukung sistem logistik yang terintegrasi dengan jaringan transportasi darat, laut, dan udara.

Keluhan para penumpang masih terlalu banyak ditemukan, baik di terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandara saat mengakses moda transporrasi mudik. Umumnya, lanjut Lasarus, pelayanan bagi para penumpang yang tidak maksimal. Kemenhub harus memperbanyak informasi dan edukasi pada semua simpul transportasi massal.

Baca juga: Ups Menhub 'Offside', Izin Mudik Lebaran Belum dapat Restu dari Satgas

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan untuk tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini.

“Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang,” kata Menhub Budi Karya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (16/3).

Menhub mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas COVID-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.